BNN Beli 1.800 Pistol Berkaliber Khusus

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pistol. kansas.com

    Ilustrasi pistol. kansas.com

    TEMPO.CO, Samarinda - Badan Narkotika Nasional (BNN) membeli ribuan pucuk senjata api. Jenis senjata api yang didatangkan masing-masing pistol, senjata pendamping, senapan serbu, dan sniper. Ini untuk memenuhi program mempersenjatai petugas BNN pusat dan daerah.

    Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan senjata api yang sudah tiba di tahap pertama berupa pistol. Selanjutnya, senjata laras panjang akan menyusul. Senjata-senjata itu rencananya digunakan untuk mendukung BNN dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.

    "Tahap pertama 1.800 pucuk pistol, laras panjang yang akan datang 400 unit. Kami juga akan datangkan senjata serbu dan sniper tergantung pendanaan negara," kata Budi Waseso di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis, 24 November 2016.

    Menurut dia, penggunaan senjata api tidak diberikan kepada seluruh anggota BNN. Senjata api hanya digunakan untuk unit penindakan di lapangan. Penggunaannya pun diperketat. Menurut dia, penegakan hukum di BNN ada tahapannya.

    Senjata api, katanya, digunakan untuk perlawanan terakhir. "Jadi penegakan hukum itu dilakukan jika sudah ada ancaman dan perlawanan," kata Buwas.

    Buwas enggan menyebutkan asal negara yang memproduksi senjata-senjata yang dibeli itu. Yang pasti, katanya, senjata dan amunisi digunakan BNN nanti akan lebih spesifik yang berbeda dengan senjata yang digunakan TNI dan Polri. "Milik BNN kalibernya spesifik, ini untuk memudahkan identifikasi," kata dia.

    Senjata milik BNN, katanya, mengedepankan akurasi dan kualitas penembakan. Penggunanya pun harus melewati tahapan tes. "Jadi melalui psikotes dan dia mahir menggunakan senjata api," kata dia.

    FIRMAN HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.