Kasus Ahmad Dhani, Polisi Tak Perlu Tunggu Laporan Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Musisi Ahmad Dhani didampingi Kuasa Hukumnya Ramdan Alamsyah (kanan) menunjukkan bukti usai melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPTK) di Polda Metro Jaya, Jakarta, 9 November 2016. Ahmad Dhani melaporkan pemilik akun twitter yang diduga melakukan pengeditan video orasi Ahmad Dhani saat demo 4 November di depan Istana Kepresidenan yang diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Musisi Ahmad Dhani didampingi Kuasa Hukumnya Ramdan Alamsyah (kanan) menunjukkan bukti usai melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPTK) di Polda Metro Jaya, Jakarta, 9 November 2016. Ahmad Dhani melaporkan pemilik akun twitter yang diduga melakukan pengeditan video orasi Ahmad Dhani saat demo 4 November di depan Istana Kepresidenan yang diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono menegaskan, kasus dugaan penghinaan yang menjerat Ahmad Dhani merupakan delik umum. Jadi bisa dilaporkan siapa saja.

    Awi menjelaskan, Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbeda dengan delik aduan tentang penghinaan presiden. "Ini aduan delik umum terhadap penguasa. Siapa pun pelapornya, penyidik akan memprosesnya. Tidak harus si korban yang melaporkan," kata Awi di Markas Polda Metro Jaya, Kamis, 24 November 2016.

    Baca: Eggi Sudjana Penuhi Panggilan Polisi dalam Kasus Ahmad Dhani

    Penguasa yang dimaksud, ucap Awi, lebih luas, mulai pejabat bawah hingga atas. "Jadi pasalnya 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Penguasa di sini sifatnya umum, mulai lurah hingga presiden ya disebut penguasa," ujarnya.

    Awi menuturkan Pasal 207 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja di muka umum menghina suatu penguasa atau badan hukum akan diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Pasal tersebut tidak disebutkan sebagai delik aduan yang hanya bisa diproses jika ada aduan dari orang yang merasa terhina, sebagaimana pasal soal penghinaan yang diatur dalam Pasal 310, Pasal 311, 316, dan 319 KUHP.

    Baca: Kasus Ahmad Dhani Hina Jokowi, Projo: Bukan Delik Aduan

    Ahmad Dhani dilaporkan ke Polda Metro Jaya lantaran dianggap telah mengungkapkan kata-kata yang tak pantas kepada Presiden Joko Widodo saat berorasi pada unjuk rasa 4 November lalu. Dhani dilaporkan Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) dan Pro-Jokowi (Projo) ke Polda pada Senin, 7 November 2016.

    Berdasarkan LP/5423/XI/2016/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 7 November 2016, musikus terkenal itu terancam dijerat Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa dengan ancaman penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Selain itu, dia disangka melanggar Pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara.

    Polisi juga telah memanggil delapan saksi, yakni Rizieq Shihab, Amien Rais, Munarman, Eggi Sudjana, Ratna Sarumpaet, Mulan Jameela, Bachtiar Nasir, dan Ahmad Dhani. Dari delapan orang tersebut, Awi menjelaskan, hanya Eggi Sudjana yang memenuhi panggilan polisi.

    INGE KLARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.