24 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Sudah Integrasikan BPJS Kesehatan  

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 24 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Sudah Integrasikan BPJS Kesehatan

    24 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Sudah Integrasikan BPJS Kesehatan

    INFO JABAR - Dari 27 kota/kabupaten, ada 24 kota/kabupaten di Jawa Barat yang telah mengintegrasikan program BPJS Kesehatan dengan JKN-KIS, yang mencapai 69 persen atau 28 juta jiwa dari total jumlah penduduk Jawa Barat.

    “Tinggal tiga kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan BPJS Kesehatan dengan JKN-KIS,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam acara “Inspiring Moment, Bincang BPJS Kesehatan dan JKN-KIS”, yang digelar BPJS Kesehatan di Ballroom Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jalan H. Benyamin Sueb Kaveling B-6, Jakarta Pusat, Senin malam, 21 November 2016.

    Ketiga daerah itu adalah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cianjur, yang saat ini masih dalam proses pengintegrasian. Tahun ini ditargetkan semua kabupaten/kota di Jawa Barat terintegrasi dalam program jaminan kesehatan.

    “Kami kendalanya meyakinkan masyarakat, ya. Kan ada masyarakat mandiri yang belum masuk menjadi anggota, tapi saya kira kami terus-menerus melakukan sosialisasi. Pada intinya adalah ketika kita menjadi anggota, membayar asuransi BPJS Kesehatan, manakala kita sehat akan selalu membantu yang sakit. Kemudian, kalau kita yang sakit, akan dibantu oleh orang yang sehat,” kata Aher.

    Aher menjelaskan, sistem anggaran BPJS Kesehatan di Jawa Barat sebesar 40 persen, di antaranya berasal dari anggaran provinsi dan 60 persen ditanggung anggaran pemerintah kabupaten/kota. Sementara biaya yang dikeluarkan Jawa Barat untuk mengintegrasikan kedua program jaminan kesehatan ini mencapai Rp 250 miliar-Rp 300 miliar.

    “Kami bergotong royong dengan kabupaten/kota dengan sistem tanggung rente,” ujar Aher.

    Program BPJS Kesehatan telah bergulir sejak Januari 2014. Secara nasional, hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 170,9 juta jiwa atau lebih-kurang 70 persen dari total jumlah penduduk Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun, dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, 378 kabupaten/kota di 32 provinsi telah mengintegrasikan BPJS Kesehatan-JKN-KIS dengan jumlah peserta mencapai 15,1 juta jiwa dan 136 kabupaten/kota belum mengintegrasikannya.

    Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo menyatakan, masih ada berbagai kendala dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan ini. Seperti masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur jaminan kesehatan, pelayanan tingkat pratama yang belum maksimal, fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar, serta jumlah dokter yang belum ideal.

    Tjahjo meminta pemerintah daerah bisa memaksimalkan program jaminan kesehatan ini kepada masyarakat, serta memperbaiki segala kendala yang ada melalui inovasi dan upaya lainnya. Untuk itu, dia berharap program jaminan kesehatan ini menjadi perhatian penuh setiap pemerintah daerah.

    “Sepuluh persen dari APBD di setiap daerah dianggarkan untuk program Jaminan Kesehatan. Masalah kesehatan harus sudah menjadi perhatian para gubernur dan bupati/wali kota,” kata Tjahjo.

    Dari total APBD secara nasional, yaitu Rp 1,073 triliun, sebanyak 15,1 persen atau Rp 126,89 triliun di antaranya untuk belanja di bidang kesehatan. Porsi terbesar dari jumlah tersebut ada di Provinsi Jawa Barat karena memiliki jumlah penduduk terbanyak.

    Sementara total belanja pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia mencapai Rp 629,3 triliun. Untuk belanja kesehatan di kabupaten seluruh Indonesia sebanyak 16,84 persen atau Rp 9,1 triliun. Untuk pemerintah kota, belanja kesehatannya mencapai 17,21 persen atau Rp 19,2 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.