Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jawa Barat Pangkas Anggaran Iuran BPJS untuk Warga Miskin  

image-gnews
Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memangkas anggaran yang dilokasikan untuk membayar penerima bantuan iuran (PBI). Pasalnya, dana PBI tahun anggaran 2015 belum dipergunakan pemerintah daerah untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi penduduk miskin. “Anggarannya tidak terserap karena orang miskin tidak punya nomor induk kependudukan,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Barat Ahmad Hadadi di Bandung, Selasa, 22 November 2016.

BPJS Kesehatan mensyaratkan NIK untuk penerbitan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi warga miskin. “Ada persoalan dalam sensus penduduk yang belum tuntas,” katanya.

Setiap tahun pemerintah Jawa Barat mengalokasikan 60 persen iuran PBI warga miskin tambahan. Tahun ini, Jawa Barat memberikan Rp 116 miliar atau sepertiga dari anggaran layanan kesehatan warga miskin.

Sejak program layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bergulir, setiap tahunnya pemerintah Jawa Barat menganggarkan lebih dari Rp 300 miliar untuk anggaran kesehatan. Total anggaran yang dikucurkan sejak 2013 lebih dari Rp 700 miliar. “Yang mengendap di kabupaten/kota itu ratusan miliar,” ujar Hadadi.

Menurut Hadadi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sengaja memangkas anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi PBI yang masuk kategori warga miskin agar daerah menggunakan dulu anggaran provinsi yang masih tertahan di masing-masing daerah. “Kami akan normalkan kalau sudah terserap.”

Pemerintah pusat sudah membayari PBI di Jawa Barat untuk 12 juta orang. Sedangkan yang ditanggung pemerintah provinsi bersama masing-masing kabupaten/kota sekitar 4 juta orang tambahan. “Kami menunggu progres dari kabupaten/kota menyelesaikan masalah KTP dengan NIK itu.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hadadi mengatakan lewat cara itu pemerintah kabupaten/kota diharapkan memberesi data warga miskin penerima bantuan layanan kesehatan. “Sehingga, seluruh penduduk Jawa Barat yang miskin identitasnya terdata benar.”

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan program layanan kesehatan gratis bagi warga miskin dengan kemudahan persyaratan, yakni surat keterangan tidak mampu dari lurah dan desa khusus bagi warga miskin yang tidak memiliki KTP. Layanan program ini hanya diberikan oleh lima rumah sakit milik Pemerintah Provinsi. Di antaranya rumah sakit Al-Ihsan di Kabupaten Bandung.

Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Yomanius Untung mengatakan Komisinya sudah mengirim surat protes gara-gara masalah layanan kesehatan yang terbentur masalah NIK itu. Ia mengusulkan kerja sama dengan BPJS diputuskan jika tetap mempersyaratkan NIK untuk warga miskin. Menurut dia, biaya kesehatan warga miskin lebih baik dibayari langsung di rumah sakit karena mereka tidak tertangani. “Uangnya ada,” katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 22 November 2016.

Yomanius mengatakan membereskan NIK bagi warga miskin butuh waktu lama. Yang paling cepat saat ini adalah melonggarkan persyaratan BPJS Kesehatan untuk penerbitan kartu layanan kesehatan bagi warga miskin. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencadangkan Rp 15 miliar untuk jaminan kesehatan bagi warga miskin di rumah sakit Al-Ihsan. “Enggak ribet,” katanya.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Empat Dokter dari Barat Jadi Saksi Kekejian Israel di Gaza

9 hari lalu

Kondisi pria Palestina yang terluka akibat penembakan oleh tentara Israel, di rumah sakit Al Shifa, Gaza, 1 Maret 2024. Penembakan oleh tentara Israel terhadap warga Palestina yang tengah menunggu bantuan itu menewaskan 112 orang dan lebih dari 750 orang terluka.  REUTERS/Kosay Al Nemer
Empat Dokter dari Barat Jadi Saksi Kekejian Israel di Gaza

Empat dokter dari AS, Prancis dan Inggris memberi kesaksian di PBB tentang sistem layanan kesehatan di Gaza yang runtuh dan kekejian Israel.


Hari Perempuan Internasional, Pentingnya Peran Wanita Bangun Sistem Kesehatan Indonesia

20 hari lalu

Ilustrasi keluarga. Freepik.com/Lifestylememory
Hari Perempuan Internasional, Pentingnya Peran Wanita Bangun Sistem Kesehatan Indonesia

Perempuan memainkan peran penting dalam bidang kesehatan. Ada berbagai peranan perempuan dalam meningkatkan derajat kesehatan keluarga


Dikecam Masyarakat, Ini Alasan Para Dokter Korea Selatan Tetap Mogok

27 hari lalu

Para dokter mengambil bagian dalam protes terhadap rencana penerimaan lebih banyak siswa ke sekolah kedokteran, di depan Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 22 Februari 2024. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Dikecam Masyarakat, Ini Alasan Para Dokter Korea Selatan Tetap Mogok

Dokter-dokter di Korea Selatan masih melanjutkan aksi mogok, meski masyarakat mengecam dan pemerintah mengancam.


Gaji Dokter di Korea Selatan Tergolong Tertinggi, Mengapa Masih Mogok?

28 hari lalu

Wakil Menteri Kesehatan kedua Korea Selatan Park Min-soo berbicara saat konferensi pers di Sejong, Korea Selatan, 29 Februari 2024. Yonhap via REUTERS
Gaji Dokter di Korea Selatan Tergolong Tertinggi, Mengapa Masih Mogok?

Ribuan dokter magang di Korea Selatan menolak untuk kembali bekerja meski diancam penangguhan izin medis.


Hampir 8.000 Dokter Magang di Korea Selatan Mogok Kerja, Mengapa?

36 hari lalu

Ratusan dokter di Korea Selatan berunjuk rasa di luar gedung parlemen memprotes rencana pemerintah yang akan menambah lagi tenaga medis sampai 10 tahun ke depan. Sumber: Reuters/asiaone.com
Hampir 8.000 Dokter Magang di Korea Selatan Mogok Kerja, Mengapa?

Di Korea Selatan, dokter umum ternyata diupah rendah, sementara dokter bedah plastik dan dokter kulit dalam praktik swasta dibayar paling tinggi.


Pemkab Bogor Gelar Temu Inovator 2024, Berharap Bisa Kembangkan Ratusan Desanya

58 hari lalu

Bappeda Llitbang Kabupaten Bogor menggelar Inovator Temu Inovator 2024 di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa 30 Januari 2024. TEMPO/M.A MURTADHO
Pemkab Bogor Gelar Temu Inovator 2024, Berharap Bisa Kembangkan Ratusan Desanya

Temu Inovator yang diselenggarakan setiap tahun disebutkan untuk meneruskan pembangunan prioritas di daerah itu.


Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan secara Offline dan Online

59 hari lalu

Seorang pengguna BPJS Kesehatan memanfaatkan aplikasi mobile JKN, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara online di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 19 Agustus 2021. Selain itu dimasa pandemi, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan kartu BPJS Kesehatan digital, yang dapat diunduh melalui aplikasi Mobile JKN. Tempo/Jati Mahatmaji
Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan secara Offline dan Online

Sebagai pengguna BPJS Kesehatan, wajib tahu cara pindah faskes BPJS Kesehatan. Hal ini diperlukan saat Anda pindah domisili atau kerja.


Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan secara Online 2024

59 hari lalu

Seorang pengguna BPJS Kesehatan memanfaatkan aplikasi mobile JKN, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara online di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 19 Agustus 2021. Selain itu dimasa pandemi, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan kartu BPJS Kesehatan digital, yang dapat diunduh melalui aplikasi Mobile JKN. Tempo/Jati Mahatmaji
Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan secara Online 2024

Cara cetak kartu BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara mandiri dengan mengunduh kartu digital di aplikasi Mobile JKN, begini langkah-langkahnya.


Rumah Sakit di Jakarta Selatan yang Menerima BPJS Kesehatan

59 hari lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Rumah Sakit di Jakarta Selatan yang Menerima BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan.


Cara Daftar PCare BPJS Kesehatan 2024 dan Manfaatnya

28 Januari 2024

Cara Daftar PCare BPJS Kesehatan 2024 dan Manfaatnya

Primary Care atau PCare merupakan bagian dari sistem informasi ditawarkan oleh BPJS Kesehatan. Berikut cara daftar PCare BPJS Kesehatan.