Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM Bereaksi Soal Kekerasan di Manokwari

Editor

Pruwanto

image-gnews
Ilustrasi bentrokan. ANTARA/Seno S.
Ilustrasi bentrokan. ANTARA/Seno S.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Natalius Pigai menyayangkan adanya dugaan kasus pelanggaran HAM di Sanggeng, Kota Manokwari, Papua Barat pada 26- 27 Oktober 2016. “Sangat disayangkan," kata Natalius. "Padahal Indonesia sedang membangun Papua berbasis HAM.”

Laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM terjadi akibat dari keributan antar-warga Papua yang diwarnai penikaman terhadap Vijai Pauspaus. Penikaman diduga dilakukan oleh satu dari lima orang warga lain yang terlibat keributan pada 26 Oktober 2016. 

Kepolisian yang menerima laporan penikaman itu dianggap tak menahan pelaku. Padahal ketika berada di tempat kejadian perkara, Samsir-- satu orang dari lima warga yang terlibat perkelahian itu membawa sebilah badik. Diduga, badik itu dipakai untuk menikam Vijai.  

Sehari setelah kejadian, Kepala Suku Besar Obet Ayok dan Antonius A. Rumrumen dianiaya saat mendatangi lokasi untuk menenangkan warga. Keributan itu mengakibatkan tujuh warga menjadi korban akibat upaya pembubaran oleh kepolisaan. Laporan ke Komnas HAM menyebutkan polisi membubarkan menggunakan gas air mata, tembakan, serta penganiayaan. 

BacaRupiah Melemah Menjadi Rp 13.440

Masyarakat Papua menganggap aparat Kepolisan Papua Barat cenderung memihak. Masyarakat Papua juga beranggapan kepolisan tidak bersikap netral apabila ada bentrok antar-warga Papua. Komnas HAm menganggap ada didiskriminasi dari kepolisan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atas kejadian yang belum mencapai titik terang ini, Komnas HAM berharap Presiden Republik Indonesia (RI) memerintahkan Menkopolhukam untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Papua. “Presiden harus memastikan adanya jaminan pelanggaran HAM ini tidak terjadi lagi di tanah Papua,” ujar Natalius. 

BacaBuruh Ikut Demo 2 Desember, Ini Imbauan Menteri Hanif

Komnas HAM juga meminta Presiden memerintahkan aparat penegak hukum tidak memihak atau melindungi satu pihak dalam menyelesaikan pelanggaran hukum. Natalius meminta Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menegakkan hukum pada pimpinan dan anggota kepolisan yang diduga melakukan pelanggaran pada peristiwa Sanggeng 26-27 Oktober 2016.

“Komnas HAM berharap, Kapolri memerintahkan jajaran kepolisian daerah Papua Barat dan Papua bertindak netral dan objektif,” kata Natalius. 

AMMY HETHARTIA | PRU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

5 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

Amnesty Internasional mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh.


10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

10 Desember 2023

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?


Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

2 Februari 2022

Terjebak Lingkaran Setan Binary Option

Para investor atau trader binary option merugi akibat skema perjudian berkedok investasi itu.


KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

6 Oktober 2021

Pegiat HAM Desak Revisi Peradilan Militer
KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

Hasil pemantauan KontraS selama Oktober-2021-September 2021 menunjukkan reformasi peradilan militer jalan di tempat.


Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

16 September 2021

Gambar tangkapan video menunjukkan adegan serial Netflix berjudul
Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

Serial Netflix Deserter Pursuit memicu perdebatan tentang militer Korea Selatan karena menceritakan pelecehan dan kekerasan selama wajib militer.


2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

27 Juli 2021

Ilustrasi TNI. ANTARA
2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

TNI AU menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas insiden dua anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga Papua di Merauke.


Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

12 Desember 2018

Ilustrasi pasung. Shutterstock
Komnas HAM Temukan Praktik Pasung Disabilitas Mental di Panti

Masih ada panti sosial yang menerapkan praktik pemasungan dan kurungan terhadap penyandang disabilitas mental.


Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

5 Juli 2018

Jokowi. Youtube Antara
Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

Amnesti Internasional Indonesia meminta Jokowi membentuk tim investigasi guna mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di Paniai, Papua.


Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua

14 November 2017

Akhirilah Kekerasan Negara di Papua
Komnas HAM Minta Polisi Hati-hati Sikapi Kondisi di Mimika, Papua

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap kepolisian bertindak hati-hati menyikapi kondisi yang tengah terjadi di Mimika, Papua.