Jabar Berkomitmen dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • "Sangat sedikit di antara mereka yang melakukan treatment benda cair sebagai sisa atau limbah industrinya dengan menggunakan IPAL secara benar."

    INFO NASIONAL - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menjaga lingkungan alam, terutama dalam bentuk penegakan hukum bagi para perusak lingkungan alam, baik individu maupun instansi bisnis, agar menimbulkan efek jera. “Untuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang lebih berkeadilan dan bisa menimbulkan efek jera, Pemprov Jawa Barat terus berikhtiar dalam mewujudkan lingkungan asri,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam acara diskusi akhir tahun bertajuk “Bagaimanakah arah penegakan hukum lingkungan di Jawa Barat?”, yang dihelat di aula barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Selasa, 22 November 2016.

    Menurut Aher, Pemprov Jawa Barat berupaya membenahi Sungai Citarum melalui Citarum Bestari (Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari), pembentukan satuan tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT), serta pembentukan Samsat Hukum Lingkungan.

    Program pertama, kata Aher, sebagai upaya untuk membenahi lingkungan di Citarum diwujudkan dalam program Citarum Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari, atau lebih dikenal dengan Citarum Bestari melalui perubahan budaya atau kultur. Program ini bergulir sejak 2014 dengan melibatkan elemen masyarakat di desa-desa bantaran Sungai Citarum atau Eco Village (desa berbudaya lingkungan), serta industri yang memanfaatkan Citarum sebagai lokasi pembuangan limbahnya.

    Melalui program ini, menurut Aher, Pemprov Jawa Barat mendorong berbagai pihak terkait, terutama masyarakat dan perusahaan di sekitar Citarum, agar bisa menjaga Citarum dengan Gerakan 5 Tidak: Tidak menebang pohon, Tidak membuang limbah ternak, Tidak membuang limbah rumah tangga, Tidak membuang sampah, dan Tidak membuang limbah industri ke sungai. Selain itu, mendorong perusahaan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan baik.

    Aher menambahkan, dari 377 perusahaan dengan skala menengah dan besar di sekitar Sungai Citarum, hanya ada lima perusahaan yang menggunakan IPAL-nya dengan baik, sehingga limbah yang dihasilkan tidak terbuang ke sungai secara langsung.

    “Sangat sedikit di antara mereka yang melakukan treatment benda cair sebagai sisa atau limbah industrinya dengan menggunakan IPAL secara benar, sehingga ketika dibuang ke air sungai sudah bersih kembali. Berarti masih sangat jarang, kan?” kata Aher seusai acara diskusi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pokja Gedung Sate ini.

    Menurut dia, ini harus dipantau oleh semua pihak, bagaimana cara menghadirkan komitmen bersama, supaya semua pihak, khususnya teman-teman industri dan rumah tangga, pasar, dan lain-lain, berkomitmen tidak membuang apa pun ke sungai.

    Komiten kedua adalah pembentukan satgas PHLT yang sangat strategis dalam menegakkan hukum lingkungan secara lebih tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. Satgas yang melibatkan kepolisian dapat meningkatkan keterpaduan dan pengawasan terhadap lingkungan. Pembentukan satgas ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.44/Kep.1836-Hukham/2014 tanggal 31 Desember 2014.

    Satgas PHLT Jawa Barat terdiri atas: (1) Satuan tugas kajian data/informasi dan perizinan, (2) Satuan tugas penindakan hukum lingkungan, dan (3) Satuan tugas penegakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan lingkungan.

    Komitmen ketiga adalah pembentukan Samsat Hukum Lingkungan Citarum Bestari. Secara khusus, Samsat ini akan bertugas melalui pendekatan kultur atau budaya yang diharapkan bisa menghadirkan komitmen untuk tidak lagi membuang limbah ke Citarum. Samsat ini melibatkan tim daerah, d iantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota yang dilewati Sungai Citarum, kepolisian, TNI, kejaksaan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, serta PTPN dan Perhutani. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.