Buruh Ikut Demo 2 Desember, Ini Imbauan Menteri Hanif  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta  - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri angkat bicara terkait rencana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi mogok nasional pada 2 Desember 2016 yang berbarengan dengan rencana aksi Bela Islam III. Hanif meminta buruh tidak berdemo saat dinamika politik tengah menghangat. Dia khawatir, keterlibatan buruh dalam aksi Bela Islam III hanya akan memperkeruh suasana.

    "Saya mengajak teman-teman buruh untuk fokus bekerja dan tidak usah ikut dalam politik yang sedang menghangat akhir-akhir ini. Enggak menyelesaikan masalah, malah bisa menambah keruh suasana. Dalam situasi seperti sekarang ini, semua pihak, termasuk serikat buruh, seyogyanya ikut menebarkan kesejukan, ketenangan, dan kerukunan," kata Hanif dalam rilisnya, Selasa, 22 November 2016.

    Hanif berujar, pemerintah tidak alergi terhadap demostrasi. Menurut dia, unjuk rasa ataupun mogok merupakan hak buruh. Namun, dia menegaskan, aksi tersebut harus sesuai dengan koridor hukum yang ada. Selain itu, para buruh juga mesti mempertimbangkan segi manfaat dari aksi itu bagi diri mereka sendiri. Hanif mengatakan, gerakan tersebut jangan sampai merugikan buruh dan membuat buruh malas berserikat.

    "Mogok nasional itu tidak ada. Yang ada adalah mogok di perusahaan. Mogok sah dilakukan jika perundingan (dengan perusahaan) gagal. Jadi, saya meminta kepada pimpinan buruh untuk tidak mengada-ada. Jangan politisasi buruh untuk kepentingan lain di luar agenda buruh dalam hubungan industrial. Serikat buruh fokus saja pada isu-isu perburuhan," kata Hanif.

    Menurut data Kementerian, jumlah buruh yang bergabung dalam serikat menurun. Pada 2013, jumlah buruh yang berserikat mencapai 4,3 juta orang. Tahun ini, jumlah buruh yang berserikat turun menjadi 2,7 juta orang. Jumlah serikat buruh di perusahaan yang semula mencapai 14 ribu juga turun menjadi 7 ribu. Sementara itu, jumlah federasi dan konfederasi terus bertambah yang menandai tingginya polarisasi.

    Hanif mengatakan, terdapat berbagai faktor menyebabkan partisipasi buruh dalam serikat dan jumlah serikat buruh dalam perusahaan turun. Menurut dia, salah satu penyebab turunnya jumlah tersebut adalah kuatnya tarikan politik dalam gerakan buruh yang malah mendemoralisasi buruh itu. "Buruh bisa terdemoralisasi dan malas berserikat kalau pimpinan serikat buruhnya sibuk berpolitik dan masuk ke isu-isu non-buruh."

    Sebelumnya KSPI mengumumkan akan melakukan mogok nasional pada 2 Desember 2016. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, semula rencana mogok nasional buruh akan dilakukan pada 25 November 2016, namun akhirnya diundur menjadi tanggal 2 Desember 2016.

    "Mogok nasional ini akan dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa nasional melalui "stop produksi" di 20 provinsi dan 250 kabupaten/kota dengan melibatkan hampir satu juta buruh," kata Said melului keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Selasa, 22 November 2016.

    KSPI membawa tiga tuntutan, yaitu pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang upah buruh, menuntut kenaikan upah minimum provinsi/kota/kabupaten (UMP/UMK) sebesar 15-20 persen, serta penjarakan Ahok demi tegaknya supremasi hukum.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI

    Baca juga:
    Aksi Bela Islam Dinilai Tak Jelas, Busyro: Buat Apa Diikuti
    Ridwan Kamil Unggah Foto Remaja Merokok, Deddy Mizwar Heran
    Wiranto: Ucapan Ahok Timbulkan Prahara di Bumi Indonesia

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.