Buruh Ikut Demo 2 Desember, Ini Imbauan Menteri Hanif  

Reporter

Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta  - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri angkat bicara terkait rencana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi mogok nasional pada 2 Desember 2016 yang berbarengan dengan rencana aksi Bela Islam III. Hanif meminta buruh tidak berdemo saat dinamika politik tengah menghangat. Dia khawatir, keterlibatan buruh dalam aksi Bela Islam III hanya akan memperkeruh suasana.

"Saya mengajak teman-teman buruh untuk fokus bekerja dan tidak usah ikut dalam politik yang sedang menghangat akhir-akhir ini. Enggak menyelesaikan masalah, malah bisa menambah keruh suasana. Dalam situasi seperti sekarang ini, semua pihak, termasuk serikat buruh, seyogyanya ikut menebarkan kesejukan, ketenangan, dan kerukunan," kata Hanif dalam rilisnya, Selasa, 22 November 2016.

Hanif berujar, pemerintah tidak alergi terhadap demostrasi. Menurut dia, unjuk rasa ataupun mogok merupakan hak buruh. Namun, dia menegaskan, aksi tersebut harus sesuai dengan koridor hukum yang ada. Selain itu, para buruh juga mesti mempertimbangkan segi manfaat dari aksi itu bagi diri mereka sendiri. Hanif mengatakan, gerakan tersebut jangan sampai merugikan buruh dan membuat buruh malas berserikat.

"Mogok nasional itu tidak ada. Yang ada adalah mogok di perusahaan. Mogok sah dilakukan jika perundingan (dengan perusahaan) gagal. Jadi, saya meminta kepada pimpinan buruh untuk tidak mengada-ada. Jangan politisasi buruh untuk kepentingan lain di luar agenda buruh dalam hubungan industrial. Serikat buruh fokus saja pada isu-isu perburuhan," kata Hanif.

Menurut data Kementerian, jumlah buruh yang bergabung dalam serikat menurun. Pada 2013, jumlah buruh yang berserikat mencapai 4,3 juta orang. Tahun ini, jumlah buruh yang berserikat turun menjadi 2,7 juta orang. Jumlah serikat buruh di perusahaan yang semula mencapai 14 ribu juga turun menjadi 7 ribu. Sementara itu, jumlah federasi dan konfederasi terus bertambah yang menandai tingginya polarisasi.

Hanif mengatakan, terdapat berbagai faktor menyebabkan partisipasi buruh dalam serikat dan jumlah serikat buruh dalam perusahaan turun. Menurut dia, salah satu penyebab turunnya jumlah tersebut adalah kuatnya tarikan politik dalam gerakan buruh yang malah mendemoralisasi buruh itu. "Buruh bisa terdemoralisasi dan malas berserikat kalau pimpinan serikat buruhnya sibuk berpolitik dan masuk ke isu-isu non-buruh."

Sebelumnya KSPI mengumumkan akan melakukan mogok nasional pada 2 Desember 2016. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, semula rencana mogok nasional buruh akan dilakukan pada 25 November 2016, namun akhirnya diundur menjadi tanggal 2 Desember 2016.

"Mogok nasional ini akan dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa nasional melalui "stop produksi" di 20 provinsi dan 250 kabupaten/kota dengan melibatkan hampir satu juta buruh," kata Said melului keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Selasa, 22 November 2016.

KSPI membawa tiga tuntutan, yaitu pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang upah buruh, menuntut kenaikan upah minimum provinsi/kota/kabupaten (UMP/UMK) sebesar 15-20 persen, serta penjarakan Ahok demi tegaknya supremasi hukum.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Baca juga:
Aksi Bela Islam Dinilai Tak Jelas, Busyro: Buat Apa Diikuti
Ridwan Kamil Unggah Foto Remaja Merokok, Deddy Mizwar Heran
Wiranto: Ucapan Ahok Timbulkan Prahara di Bumi Indonesia

 






RKUHP Disahkan, BEM UI Siap Konsolidasikan Gelombang Penolakan Besar

1 hari lalu

RKUHP Disahkan, BEM UI Siap Konsolidasikan Gelombang Penolakan Besar

BEM UI menyatakan akan menngkonsolidasikan gelombang penolakan besar terhadap pengesahan RKUHP.


BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

1 hari lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengesahan RKUHP di DPR Hari Ini

RKUHP telah disahkan jadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. RKUHP disebut membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

2 hari lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

2 hari lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

2 hari lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

2 hari lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP


Pasal Demonstrasi di RKUHP Jadi Sorotan, Anggota DPR Sebut Perlu Sosialisasi ke Penegak Hukum

2 hari lalu

Pasal Demonstrasi di RKUHP Jadi Sorotan, Anggota DPR Sebut Perlu Sosialisasi ke Penegak Hukum

Kelompok masyarakat sipil menilai RKUHP masih memuat sejumlah pasal karet. Salah satunya pasal 256 tentang Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi


Kabag Ops Polres Jakpus AKBP Saufi Salamun Terluka Kena Lemparan Batu Saat Amankan Demo di Patung Kuda

6 hari lalu

Kabag Ops Polres Jakpus AKBP Saufi Salamun Terluka Kena Lemparan Batu Saat Amankan Demo di Patung Kuda

Kabag Ops Polres Jakpus AKBP Saufi Salamun mengalami luka di kepala akibat lemparan batu saat amankan demo di kawasan Patung Kuda.


Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

6 hari lalu

Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.


China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

7 hari lalu

China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

Pemerintah China semakin banyak memberlakukan lockdown di kota-kota karena antisipasi penyebaran Covid-19. Protes anti-lockdown terus berlangsung.