TEMPO.CO, Jakarta - Ancaman demonstrasi besar-besaran pada 2 Desember 2016 menjadi salah satu bahasan utama antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 November 2016.
Romahurmuziy mengaku mendapatkan bocoran informasi dari Presiden Joko Widodo terkait dengan demonstrasi tersebut. "Presiden Joko Widodo mengangkat banyak informasi intelijen yang tentunya tidak bisa saya sampaikan semuanya," ucap Romahurmuziy.
Baca Juga:
Romahurmuziy berujar, dari informasi yang disampaikan Presiden, memang ada indikasi bahwa demo yang sesungguhnya terkait dengan kasus dugaan penistaan agama oleh calon Gubernur DKI Jakarta inkumben, Basuki Tjahaja Purnama, akan dibelokkan menjadi hal lain, dan hal itu memprihatinkan.
Baca Juga
Wiranto: Ucapan Ahok Timbulkan Prahara di Bumi Indonesia
Menteri Wiranto: Info Makar 2 Desember Gencar di Media Sosial
Romahurmuziy menuturkan informasi yang dibagikan Jokowi belum tentu terwujud karena masih berupa deteksi dini, tapi sudah patut diwaspadai. "Itulah mengapa tadi kami mengimbau agar aksi 2 Desember tidak perlu ada. Kita kembali saja bersikap normal, wajar, back to business," kata Romahurmuziy.
Ditanyai, apa yang dilakukan PPP sebagai partai Islam apabila demo besar itu terjadi, Romahurmuziy mengaku partainya siap di garda terdepan memastikan kestabilan pemerintahan Indonesia terjaga. Hal itu harus dicapai dengan langkah yang mengacu pada hukum dan konstitusional. "Kita sama-sama wajib menjadi penyejuk."
Presiden setuju dengan pandangan Romahurmuziy. Dia menyatakan tidak ingin ada pemaksaan kehendak dan pengerahan massa, seperti ancaman demo 2 Desember 2016. Jokowi berujar, apa yang ia inginkan adalah kepercayaan terhadap proses hukum Ahok yang tengah berjalan.
Baca Pula
Ngeri, Puluhan Mobil Tabrakan, Belasan Korban Tewas
Ridwan Kamil Unggah Foto Remaja Merokok, Deddy Mizwar Heran
"Sebagai negara hukum, semua harus berjalan berdasarkan hukum, bukan atas dasar pemaksaan kehendak, apalagi dengan menggunakan kekuatan massa," ucap Presiden.
Demo 2 Desember adalah kelanjutan aksi unjuk rasa 4 November lalu. Jika demo 4 November untuk mendorong pemerintah memperkarakan Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama, demo akbar 2 Desember untuk mendesak kepolisian menahan Ahok.
Demo 2 Desember itu disebut Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian berpotensi beralih fungsi menjadi upaya makar. Hal itu berdasarkan sejumlah info intelijen yang ia terima. Bahkan ada info intelijen yang menyatakan ada oknum dengan agenda berbeda dalam demonstrasi itu yang akan menduduki gedung pemerintahan.
ISTMAN M.P.
Simak Juga
Aksi Bela Islam Dinilai Tak Jelas, Busyro: Buat Apa Diikuti
Kapolda Bali: Aksi Bela Islam Rawan Penyusupan
