Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bappenas Minta Pemda Serius Bangun Infrastruktur Sanitasi  

Editor

Pruwanto

image-gnews
Dua orang anak bermain air di kawasan kumuh Tanah Merah, Plumpang, Jakarta, Jumat (18/6). Kurangnya sanitasi air dapat meningkatkan risiko kolera, tifoid, disentri, serta diare. Tempo/Tony Hartawan
Dua orang anak bermain air di kawasan kumuh Tanah Merah, Plumpang, Jakarta, Jumat (18/6). Kurangnya sanitasi air dapat meningkatkan risiko kolera, tifoid, disentri, serta diare. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta pemerintah daerah serius dalam membenahi infrastruktur sanitasi dan air bersih. Sebab, kualitas air bersih dan kapasitas sanitasi di sejumlah daerah masih rendah.

"Dalam anggaran tahun 2017, sudah ada dana alokasi khusus untuk sanitasi dan air bersih," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara sosialisasi hasil survei kualitas air 2015 di Jakarta, 22 November 2016. "Jadi pemerintah daerah kami minta serius. Selama pemerintah daerah disiplin, anggaran ini bisa dialokasikan dengan baik."

Bappenas merencanakan keterlibatan swasta dalam membangun infrastruktur penyaluran air minum pada tahapan awal dan menjualnya kepada masyarakat. Infrastruktur itu bisa diambil alih pemerintah daerah setelah kurun waktu tertentu. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudyanto mencontohkan pembangunan infrastruktur senilai Rp 40 miliar yang beroperasi selama delapan tahun. Pemerintah daerah, ucap dia, bisa mencicil sebesar Rp 5 miliar per tahun.

Bappenas, ujar Bambang, sudah membuka opsi keterlibatan swasta dalam pembangunan sistem penyediaan air minum di sejumlah daerah. "Kami ingin kota besar. Selevel ibu kota provinsi sudah bisa bekerja sama dengan swasta." Namun dia menganggap bukan soal peran swasta yang paling penting, tapi besarnya komitmen pemerintah daerah.

Bambang justru mempertanyakan seberapa besar keinginan pemerintah daerah membereskan persoalan sanitasi dan air bersih. Alasannya, terkadang pemerintah daerah tak peduli, sehingga tak ada alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. "Sehingga yang terjadi adalah masyarakat pakai air tanah. Tentu hal itu bahaya untuk kota-kota besar," tutur Bambang.

Badan Pusat Statistik bersama Bappenas dan Kementerian Kesehatan telah menyurvei kualitas air 2015 untuk pertama kali. Mereka mengambil sampel 940 rumah tangga di semua kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pilot project. Dari hasil survei itu, persentase rumah tangga dengan akses air minum aman baru sebesar 8,5 persen dan sanitasi yang memadai sebesar 45,5 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski belum mencerminkan kualitas sanitasi dan air bersih nasional, Kepala BPS Suhariyanto menganggap wilayah luar Jawa tak lebih baik daripada kota yang dijadikan sampel dalam survei itu. "Terutama Indonesia timur," katanya.

Untuk pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih di daerah, ucap Arifin, bisa menggunakan dana desa. Memang tidak ada porsi khusus, ujar dia, tapi urusan sanitasi dan air bersih sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Desa dalam penggunaan dana desa. "Jadi sekarang yang diharapkan adalah inisiatif pemerintah daerah," tuturnya.

FAJAR PEBRIANTO | PRU

Baca juga:
Wiranto: Ucapan Ahok Timbulkan Prahara di Bumi Indonesia
Anggota DPR Aceh Minta RI Putuskan Diplomatik dengan Myanmar
Kekasih Mario Goetze Doyan Pamer Tubuh, tapi Punya Prinsip


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meninjau kawasan IKN di Kalimantan Timur. Instagram
Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi


ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat | Foto: freepik, image by wirestock
ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.


RI Pimpin 80 Menteri Dunia Bahas Air dan Sanitasi, Bappenas Sebut 3 Krisis

12 Mei 2022

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan pandangan Pemerintah terkait RUU IKN dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan juga mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis
RI Pimpin 80 Menteri Dunia Bahas Air dan Sanitasi, Bappenas Sebut 3 Krisis

Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Sector Ministers Meeting (SMM) air dan sanitasi 2022 yang akan dilaksanakan pada 18-19 Mei 2022 di Jakarta.


Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

gedung bappenas setkab.go.id
Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.


BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
BRIN Buka Peluang Kerja Sama Riset dengan Lembaga Independen

BRIN tengah mencari cara melembagakan bentuk kerja sama dengan LRI seperti yang telah dilakukan dengan sejumlah universitas.


Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

21 Februari 2022

Diskusi online KSIxChange#40: Potensi Kerja Sama Antar Lembaga Riset dengan Pengambil Kebijakan untuk Mendorong Proses Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti dan Inklusif yang disiarkan secara daring, Kamis (20/1)
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif

Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.


Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

23 Desember 2021

Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, Dr. Gellwynn Jusuf
Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan

Konsolidasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyiapkan pendanaan biru sehingga dapat memperoleh blue bond.


Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

23 November 2021

KSIxChange bertajuk
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas

Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.


Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

16 Juli 2021

Dr Sri Yanti ,Direktur Kelautan dan Perikanan , Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Launching Multistakeholder Platform For sustainable Fisheries
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan

Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat


Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

15 Juli 2021

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencananaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sri Yanti
Harmonisasi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.