Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bupati Madiun Imbau Warganya Tak Ikut Demo ke Jakarta  

image-gnews
Ribuan massa memadati Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka duduk untuk mendengarkan orasi pimpinan Aksi Bela Islam II,  4 November 2016. TEMPO/AHMAD FAIZ
Ribuan massa memadati Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka duduk untuk mendengarkan orasi pimpinan Aksi Bela Islam II, 4 November 2016. TEMPO/AHMAD FAIZ
Iklan

TEMPO.CO, Madiun - Bupati Madiun, Jawa Timur, Muhtarom, meminta warganya tidak ikut unjuk rasa yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada 25 November dan 2 Desember 2016. Aksi ini bakal dilakukan sebagian umat Islam sebagai lanjutan unjuk rasa sebelumnya dengan tuntutan mengusut calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, atas tuduhan penistaan agama.

"Saya mengimbau masyarakat Kabupaten Madiun tidak (ikut unjuk rasa) ke Jakarta. Tidak ada artinya," kata Muhtarom seusai doa bersama untuk keselamatan bangsa di halaman Markas Komando Resor Militer (Korem) 081/DSJ Madiun, Selasa, 22 November 2016.

Dia meminta warga Kabupaten Madiun tidak terpancing dengan peristiwa yang terjadi di Jakarta. Sebab, kasus tersebut telah ditangani aparat kepolisian dan Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Tidak usah ramai-ramai yang nanti ujung-ujungnya dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Malah tidak menyelesaikan masalah," ujar Muhtarom.

Baca juga:
Kapolda Keluarkan Maklumat Soal Demo 2 Desember
Menkeu: Isu Rush Money Sangat Mengganggu

Muhtarom tidak menampik setiap warga mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi. Namun harus memiliki manfaat lebih besar terutama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Kalau mudaratnya lebih besar, mengapa harus dilakukan?" ucap politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Muhtarom mengaku telah menyampaikan wawasan kebangsaan kepada seluruh elemen masyarakat, dengan melibatkan pemerintah di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, tokoh agama, tokoh pemuda, kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. "Untuk memberikan pemahaman yang benar," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun hasilnya, ia melanjutkan, hingga kini Pemerintah Kabupaten tidak mendengar adanya warga setempat yang berencana ikut unjuk rasa di Jakarta. Informasi itu didapat dari seluruh elemen terkait, termasuk intelijen kepolisian dan TNI.

Baca juga:
Menteri Wiranto: Info Makar 2 Desember Gencar di Media Sosial
Polisi Selidiki Akun Penyebar Provokasi Demo 2 Desember

Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto mengungkapkan hal senada. Menurut dia, pihaknya belum memperoleh informasi tentang rencana keberangkatan warga mengikuti unjuk rasa di Jakarta. "Dari Kota Madiun insya Allah tidak ada yang berangkat ke Jakarta (untuk ikut unjuk rasa)," ujarnya.

Adapun Komandan Korem 081/DSJ Madiun Kolonel Inf Piek Budyakto mengatakan doa bersama yang digelar di halaman korem setempat bertujuan menjaga keutuhan Indonesia. Kegiatan itu diikuti jajaran Forum Pimpinan Daerah Kota/Kabupaten Madiun, Majelis Ulama Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan organisasi masyarakat Islam. "Lebih baik menyelesaikan masalah kita sendiri yang ada di Madiun," kata Piek.

NOFIKA DIAN NUGROHO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

4 hari lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

5 hari lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

5 hari lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

5 hari lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

5 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK


Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

33 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

33 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

34 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

34 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

Menurut Humas Polres Metro Jakarta Pusat, aksi demonstrasi di DPR semalam berujung anarkis.


Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

34 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

Sejak awal Maret 2024, Gedung DPR beberapa kali menjadi tempat unjuk rasa terkait politik dinasti, pemakzulan Jokowi, Pemilu 2024. Ini rangkaiannya.