Panitera Penerima Suap Lippo Grup Dituntut 8 Tahun Penjara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris/Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution mengenakan rompi tahanan dikawal petugas keluar gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Sekretaris/Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution mengenakan rompi tahanan dikawal petugas keluar gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dituntut hukuman pidana selama delapan tahun penjara. Ia juga didenda sebesar Rp 300 juta subsider lima bulan kurungan.

    Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Edy terbukti menerima suap sebesar Rp 1,7 miliar dari Lippo Group dan gratifikasi sebesar Rp 10 juta, US$ 70.000 atau setara dengan Rp 900 juta, dan Sin$ 9.852 atau setara dengan Rp 96 juta.

    "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa Dzakiyul Fikri membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 21 November 2016. Dzakiyul menyatakan Edy terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

    Dzakiyul menyebutkan hal-hal yang memberatkan Edy adalah perbuatan terdakwa dilakukan saat negara giat melakukan program antikorupsi, mencederai efisiensi lembaga peradilan, serta tidak mengakui perbuatannya.
    Sedang hal-hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum.

    Jaksa menyebutkan Edy hanya mengakui bahwa ia hanya menerima Rp 50 juta. Uang itu ditemukan penyidik saat menangkap tangan Edy. Ia juga mengakui pernah menerima uang US$ 50 ribu. Selain itu, Edy tak mengakuinya.

    Dalam pertimbangannya, seluruh uang yang disebut jaksa diyakini sebagai uang suap. Sebab, Edy tak punya penghasilan yang sah selain dari gaji sebagai panitera. "Terdakwa tidak dapat membuktikan uang-uang itu adalah berasal dari hasil yang sah. Maka disimpulkan uang itu adalah uang suap," kata Dzakiyul.

    Jaksa Dzakiyul membeberkan uang Rp 1,7 miliar itu diterima Edy secara bertahap. Uang itu diberikan agar Edy membantu pengurusan sejumlah perkara yang menjerat anak-anak perusahaan Lippo Group. Di antaranya adalah PT Jakarta Baru Cosmopolitan, PT Paramaount Enterprise Internasional, PT Mitropolitan Tirta Perdana, dan PT Across Asia Limited.

    Edy disebut menerima uang Rp 1,5 miliar dalam bentuk dolar Singapura dari Doddy Aryanto Supeno. Uang itu diduga diberikan agar Edy merevisi surat jawaban dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan permohonan eksekusi lanjutan dari ahli waris Tan Hok Tjioe atas tanah di Tangerang. Tanah itu kini dikuasai PT Jakarta Baru Cosmopolitan dan telah dijadikan lapangan golf.

    Edy juga disebut menerima uang Rp 100 juta untuk menunda pemanggilan aanmaning atau peringatan kepada PT Metropolitan Tirta Perdana. Pemanggilan ini terkait dengan perkara niaga PT Metropolitan dengan PT Kymco. Dalam perkara tersebut PT Metropolitan harus membayar ganti rugi kepada Kymco sebesar USD 11,1 juta.

    Edy kembali menerima uang Rp 100 juta dari anak usaha Lippo Group. Kali ini datang dari perkara PT Across Asia Limited. Dalam perkara itu, Edy diminta membantu mendaftarkan peninjauan kembali perkara niaga yang sudah jatuh tempo. Uang Rp 100 juta itu ia berikan setengahnya kepada Sarwo Edi dan Irdiansyah.

    Dalam setiap pengurusan perkara, Edy menerima uang dari Doddy. Jaksa menjelaskan bahwa pemberian uang itu berdasarkan arahan dari bagian legal Lippo Group Wresti Kristian Hesti Susetyowati, Direktur PT Metropolitan Tirta Perdana Hery Soegiarto, Direktur PT Paramount Enterprise Ervan Adi Nugroho dan chairman Lippo Group Eddy Sindoro.

    Sementara itu, uang gratifikasi yang diterima Edy dinyatakan terkait dengan bantuan terdakwa dalam pembuatan dan pengurusan gugatan memori kasasi, gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari pihak-pihak yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Baca juga:
    Kakak Saipul Jamil dan Pengacara Divonis 2 Tahun Bui
    KPK Tuntut Hakim Tipikor Bengkulu Hukuman 10 Tahun Penjara

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.