Revisi UU Penyiaran, KPI Berharap Ada Denda untuk Artis  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi Komisi Penyiaran Indonesia. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis mengatakan lembaganya mengusulkan salah satu revisi pasal dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran, yang kini tengah dibahas di DPR, menyasar industri konten. “Seperti variety show, artis-artis itu harus didenda kalau dia tahu yang namanya regulasi. Jadi jangan industri terus yang dipersalahkan karena industri juga harus kuat dari isi konten,” kata dia setelah menemui Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Senin, 21 November 2016.

Yuliandre mengatakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Penyiaran baru sebatas pencabutan program. Misalnya, pencantuman denda, tapi tidak menyebutkan besarannya. “Kita dorong permasalahan itu dibahas di DPR,” ujar dia.

Menurut Yulidandre, industri konten menjadi masalah tersendiri dalam industri penyiaran. “Kenapa ada konten di televisi, seperti sinetron dari Turki dan India di televisi-televisi nasional kita? Sebab, lebih murah. Satu episode 1.000 dollar AS, kalau Indonesia bisa 250 sampai 3 ribu Dollar AS untuk produksi, isinya saat ini sinetron jadi-jadian lah, apalah, enggak ada konten, enggak ada isu. Ini masalah juga di kita,” tutur dia.

Yuliandre berharap Revisi Undang-Undang Penyiaran dapat menguatkan peran KPI dalam penjatuhan sanksi. “Kewenangan KPI harus lebih kuat. Sekarang, levelnya hanya pemanggilan. Mungkin nanti bisa berisiko pencabutan izin. Kalau izin sekarang harus bersama kementerian Kominfo, berdua,” ucap dia.

Selain itu, ujar Yuliandre, KPI mengusulkan konten siaran streaming via internet bisa masuk dalam ranah pengaturan Revisi Undang-Undang Penyiaran. “Konvergensi jadi masalah karena televisi streaming itu banyak sekali, enggak ada yang kontrol. Siapa sih yang kontrol? Kominfo enggak juga, mereka situsnya,” kata dia.

Menurutnya, Revisi Undang-Undang Penyiaran jangan hanya membatasi televisi konvensional dan analog, melainkan siaran televisi streaming. “Jangan televisi konvensional dan analog saja yang dikejar, itu yang streaming, provokatif itu begitu banyak,” ujarnya.

Yuliandre juga berharap Revisi Undang-Undang Penyiaran bisa mempertegas soal regulasi televisi digital. “Kalau enggak, kasihan. Masyarakat berhak mendapatkan layar (televisi) yang jernih dan kualitas suara yang bersih. Sebab, itu hak masyarakat,” tuturnya.

Dia menilai KPI belum dilibatkan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran karena pembahasannya masih tertutup di DPR. “Naskah akademiknya di DPR. Mudah-mudahan inisiatif pemerintah juga bisa segera masuk sehingga bisa secepatnya selesai dan bisa dilaksanakan di 2017,” ucapnya.

Dirinya bersama rombongan komisioner KPI sengaja menemui Gubernur Ahmad Heryawan untuk menyampaikan rencana KPI yang akan menjadi tuan rumah dalam konferensi lembaga penyiaran 57 negara anggota OKI di Bandung pada Februari 2017 nanti. “Indonesia diamanahkan menjadi Presiden International Broadcasting Regulatory Authorities Forum, khusus negara-negara di bawah inisiator OKI. Bandung diputuskan menjadi tuan rumah pertemuan penyiaran dunia,” kata Yuliandre.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, Bandung punya semangat bersejarah pertemuan negara-negara Asia Afrika. “Tidak salah kalau semangat Asia-Afrika itu hadir dalam pertemuan itu,” kata dia. Sejumlah isu relevan bisa dibicarakan dalam semangat Dasasila Bandung, seperti isu toleransi antar-umat beragama mengingat banyak negara anggota OKI saat ini tengah bergolak. “Kita sambut pergolakan itu dengan pesan perdamaian dari Bandung,” ujarnya.

Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengatakan, saat ini, isu penyiaran di daerah menyoroti dominasi televisi nasional terhadap iklan dan konten. “Ini harus dibayar dengan harga mahal. Masyarakat tidak kenal dengan konten lokal dengan budaya lokalnya,” kata dia.

AHMAD FIKRI






Migrasi TV Analog ke Digital, KPI Minta Pemerintah Perluas ke Seluruh Wilayah

24 hari lalu

Migrasi TV Analog ke Digital, KPI Minta Pemerintah Perluas ke Seluruh Wilayah

Migrasi TV analog ke digital, kata KPI, bisa memperluas akses Internet di seluruh wilayah yang tidak dapat menangkap sinyal.


Pak Kasur, Sosok Legendaris Dunia Anak-Anak Indonesia, Begini Asal Namanya

28 Juli 2022

Pak Kasur, Sosok Legendaris Dunia Anak-Anak Indonesia, Begini Asal Namanya

Pak Kasur salah satu tokoh di Indonesia yang erat kaitannya dengan isu pendidikan anak-anak. Begini profilnya.


DPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan

19 Mei 2022

DPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan

Setiap calon Anggota KPI harus memiliki visi dan misi yang jelas.


MUI Buka Suara Soal Minta Hentikan Acara TV yang Dipandu Ayu Ting Ting

23 Maret 2022

MUI Buka Suara Soal Minta Hentikan Acara TV yang Dipandu Ayu Ting Ting

MUI mengklarifikasi informasi yang beredar terkait permintaan kepada KPI untuk menghentikan acara TV yang dipandu Ayu Ting Ting.


Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Ini Saran Kompolnas ke Polisi

10 Maret 2022

Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Ini Saran Kompolnas ke Polisi

Kompolnas akan klarifikasi soal kelanjutan kasus pelecehan seksual dan perundungan pegawai KPI ini ke Polda Metro Jaya.


Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri

7 Maret 2022

Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri

Korban pelecehan seksual dan perundungan di KPI mempertanyakan nasib penanganan kasusnya di Polres Metro Jakarta Pusat yang jalan di tempat.


Cerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi

5 Maret 2022

Cerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi

Tessy kehilangan pekerjaannya di layar kaca selama enam tahun setelah dicekal oleh KPI karena memakai pakaian perempuan.


KPI DKI Minta Para Ustad Kritisi Tayangan Televisi

5 Desember 2021

KPI DKI Minta Para Ustad Kritisi Tayangan Televisi

Ketua KPID Provinsi DKI Jakarta menilai para mubalig bisa mengarahkan masyarakat agar memperoleh manfaat saat menonton televisi


Dibebastugaskan, Pegawai KPI Korban Pelecehan Kini Dapat Surat Penertiban

3 November 2021

Dibebastugaskan, Pegawai KPI Korban Pelecehan Kini Dapat Surat Penertiban

Pegawai KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia yang menjadi korban pelecehan dan perundungan kini mendapat surat penertiban dari kantor.


Datangi KPI, Koalisi Minta Kasus Perundungan MS Diselesaikan Secara Transparan

6 Oktober 2021

Datangi KPI, Koalisi Minta Kasus Perundungan MS Diselesaikan Secara Transparan

Koalisi menuntut KPI agar bisa menyelesaikan masalah perundungan dan pelecehan seksual yang menimpa MS secara terbuka dan transparan.