DPR: Pemerintah Tak Serius Dukung Anggaran Perlindungan Anak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Kekerasan Terhadap Anak (childline.gi)

    Ilustrasi Kekerasan Terhadap Anak (childline.gi)

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Rahayu Saraswati, menilai pemerintah tidak mendukung sepenuhnya upaya perlindungan anak terhadap berbagai macam potensi kekerasan. Ketidakseriusan pemerintah tersebut terlihat dari anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai koordinator perlindungan anak.

    Menurut Rahayu, ada ketimpangan yang terjadi di level pemerintahan. Di satu sisi, pemerintah terus mendorong pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. Di sisi lain, ketika DPR mengesahkan peraturan itu menjadi UU, tidak ada dukungan anggaran yang cukup.
     
    “Perpu kelihatan sebaik mungkin dengan hukuman seberat-beratnya, tapi mana dukungan anggarannya,” kata Rahayu di Jakarta, Selasa, 21 November 2016.

    Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada 2016 sekitar Rp 769,3 miliar. Namun pada 2017, terjadi penghematan anggaran, sehingga pagu tahun depan yang diusulkan hanya sekitar Rp 573,1 miliar.

    Baca: Demo 2 Desember Tuntut Penahanan Ahok, Ini Sikap PDIP

    Anggaran Rp 573,1 miliar tersebut rencana dialokasikan untuk sejumlah program prioritas. Beberapa program utama antara lain perlindungan anak Rp 156 miliar, partisipasi lembaga masyarakat Rp 36 miliar, kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan Rp 227 miliar, dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Rp 122 miliar, serta sisanya untuk program pendukung lainnya.

    Rahayu menambahkan, anggaran untuk unit pelaksana teknis berkaitan dengan perlindungan anak di daerah masih menggunakan anggaran daerah. Ia menilai seharusnya anggaran tersebut juga diambil dari anggaran pendapatan dan belanja nasional.
     
    Rahayu mengklaim alasan Kementerian Keuangan tidak memberikan anggaran yang memadai kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lantaran institusi itu masih tergolong kementerian koordinator.

    Simak: Ormas Projo Dukung Jokowi dan Yudhoyono Bertemu

    Menurut Rahayu, penanganan kasus berkaitan dengan anak juga masih dipandang buruk. Misalnya dalam penyidikan, pihak kepolisian cenderung interogatif kepada anak saat mengungkap kasus. Selain itu, dukungan anggaran untuk penyuluhan terhadap jaksa dan hakim dalam memutus perkara anak juga masih terbatas.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.