Kabar Miring Parade Kebhinekaan, Ini Klarifikasi Panitia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekitar 30 ribu masyarakat dari berbagai daerah mengikuti Festival Kebhinekaan di Jalan Medan Merdeka Selatan pada Sabtu,19 November 2016. Tempo/Avit Hidayat

    Sekitar 30 ribu masyarakat dari berbagai daerah mengikuti Festival Kebhinekaan di Jalan Medan Merdeka Selatan pada Sabtu,19 November 2016. Tempo/Avit Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta – Penggagas Parade Bhinneka Tunggal Ika, Nong Darol Mahmada, menjelaskan, sejumlah pemberitaan yang belakangan beredar terkait dengan pelaksanaan festival yang menampilkan budaya dari seluruh penjuru Indonesia tersebut kurang akurat. “Kami menyayangkan masih ada portal berita yang tendensius dan tak melakukan cek dan ricek kepada kami,” ujar Nong lewat keterangan tertulis, Ahad, 20 November 2016.

    Hal pertama yang diungkit Nong adalah soal kebersihan dalam kegiatan yang digelar di sekitar Monas pada Sabtu, 19 November 2016. Menurut dia, panitia sudah melakukan evaluasi terkait peserta parade yang disebut membuang sampah dan duduk di taman sekitar Monumen Nasional (Monas). “Soal sampah dan (peserta) yang duduk serta menginjak rumput. Kami telah menyiapkan pasukan untuk menyisir kebersihan, namun kalah jumlah dengan peserta yang hadir.”

    Dia menegaskan adanya imbauan dari panitia parade pada peserta agar tak masuk ke area taman. “Karena Jalan Medan Merdeka Selatan masih dibuka untuk bus Transjakarta, ruas jalan tak cukup untuk peserta. Akhirnya mereka meluber ke taman-taman, tapi kami pastikan tak ada tanaman rusak,” kata Nong.

    Nong mengklaim panitia sudah membantu petugas kebersihan setelah parade yang diikuti sedikitnya 30 ribu orang itu berakhir, yaitu sekitar pukul 12.00 WIB.

    Ada pula klarifikasi terkait dengan foto peserta yang menerima uang seusai acara. Nong menegaskan bahwa peserta parade tak menerima bayaran. “Tak ada uang cash beredar di acara. Kami menggunakan sistem transfer untuk hal yang terkait dengan penyewaan sound system, panggung, dan logistik.”

    Nong menyesalkan pihak yang menyebarkan foto tanpa berkomunikasi dengan panitia parade tersebut. Panitia, kata dia, tak bertanggung jawab atas foto pembagian uang yang tersebar di media sosial.

    Dia pun menegaskan bahwa acara yang baru pertama kali diadakan di Jakarta itu bukan untuk mendukung peserta pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. “Kami tegaskan dalam rangkaian parade, tak ada teriakan untuk salah satu calon, simbol, dan atribut politik. Kami bahkan tak meneriakkan Jakarta, tapi Indonesia,” ujar Nong.

    Menurut dia, acara berjalan sesuai dengan rencana, kecuali terkait dengan jalur parade, yang berubah dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia ke Patung Tugu Tani.

    YOHANES PASKALIS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.