TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyarankan agar Presiden Joko Widodo menemui pimpinan-pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) sebelum berlangsungnya Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016. Ia juga meminta pemerintah tidak melarang massa untuk melakukan aksi ini.
Dari pada melarang, politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyarankan presiden bertindak lebih dahulu yaitu dengan menemui para pimpinan GNPF-MUI. Pasalnya, usai demonstarsi besar Aksi Bela ISlam II yang berlangsung 4 November 2016, presiden rajin berkunjung ke berbagai pihak. "Tapi belum mau ketemu KH. Abdur Rosyid, Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir dan lainnya yang menjadi koordinator ini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 18 November 2016.
Pertemuan antara presiden dengan para ulama dianggap Fahri merupakan hal yang penting. Sebab, saat demonstrasi sebelumnya presiden tidak mau menemui perwakilan massa. "Kenapa tidak ditemui? Kan bisa ngobrol," tuturnya.
Fahri menuturkan, Presiden Jokowi harus memberikan jaminan kepada mereka bahwa tidak akan mengintervensi kasus dugaan penistaan agama, yang menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Saya yakin betul, kalau diberikan jaminan pasti rakyat akan meresponnya," ucapnya.
Presiden pun diminta tidak mencurigai bahwa aksi ini bermuatan politis, didasari niat inkonstitusional dan berujung untuk mengkudeta. "Tidak ada. Demonstrasi adalah kegiatan yang sah dan dilindungi," ujarnya.
Dalam aksi sebelumnya, jutaan massa yang turun ke jalan menuntut agar Basuki alias Ahok diproses hukum. Kini, Kepolisian telah menetapkan Ahok sebagai tersangka, namun tidak ditahan. Atas alasan ini, GNPF-MUI berencana melakukan aksi kembali.
AHMAD FAIZ
