TEMPO.CO, Majalengka - Sekitar 2.000 petugas gabungan kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja mengamankan pengukuran lahan perluasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) oleh Badan Pertanahan Nasional di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Kamis, 17 November 2016.
Pengamanan dilakukan karena sempat terjadi aksi penolakan oleh warga. Warga melempari aparat menggunakan batu hingga menyebabkan satu polisi terluka. Polisi membalas dengan gas air mata agar warga menjauhi lokasi pengukuran.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Yusri Yunus membenarkan adanya penolakan sejumlah warga saat BPN melakukan pengukuran tanah BIJB. “Warga sempat melempar batu dan sempat juga dilempar gas air mata,” ucap Yusri.
Menurut Yusri, tanah yang diukur BPN sebenarnya sudah dijual pemiliknya. “Untuk melakukan pembayaran kan harus dilakukan ukur ulang dulu,” ujar Yusri.
Adapun jumlah tanah yang diukur, tutur dia, sekitar 12 hektare. Jika pengukuran hari ini selesai, pada satu atau dua hari ke depan, pembayaran sudah bisa dilakukan kepada pemilik lahan.
Namun, tutur Yusri, terjadi penolakan warga yang masih menolak tanahnya dijual. Mereka memprovokasi warga lain agar ikut menolak pengukuran tanah. Meski demikian, polisi tidak menangkap warga. “Nanti, setelah kembali (dari lokasi), bisa kita lihat videonya. Akan kami pelajari,” katanya.
Sosialisasi pembebasan lahan untuk proyek BIJB di Sukamulya, Kertajati, sebenarnya telah dilakukan sejak awal Agustus lalu. Bidang tanah yang diukur mengacu pada hasil verifikasi dan yang telah mendaftar ke Kantor Pertanahan Majalengka.
Terdapat 382 bidang tanah milik warga Sukamulya yang akan segera dibebaskan untuk menjadi bagian dari pembangunan BIJB. Bupati Majalengka Sutrisno menyatakan proyek BIJB diyakini bisa menjadi magnet investasi ke Cirebon, khususnya Majalengka. “Itu bisa menjadikan Majalengka sebagai pusat pertumbuhan baru di Jawa Barat bagian timur,” ujar Sutrisno.
IVANSYAH
