Ahok Tersangka, Kapolri Waspadai Adu Domba Via Media Sosial

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menyambangi Polda Metro Jaya untuk menghadiri peluncuran buku 'Maximus dan Gladiator Papua', 16 November 2016. Tempo/Egi Adyatama

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menyambangi Polda Metro Jaya untuk menghadiri peluncuran buku 'Maximus dan Gladiator Papua', 16 November 2016. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau masyarakat agar waspadai berbagai provokasi melalui media sosial yang tujuannya mengadu domba. Tito menduga, saat ini ada provokasi terstruktur yang sengaja dibuat.

    "Kami sudah mengindikasi bahwa di sosial media ada kelompok yang memiliki cyber troops atau cyber army," kata Tito saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 16 November 2016.

    Menurut Tito, pasukan media sosial itu bekerja dengan merencanakan dan mengatur agar masyarakat terprovokasi. Apalagi memasuki masa kampanye pemilihan kepala daerah seperti saat ini, juga terkait kasus penistaan agama yang menjerat calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Baca: Ahok Tersangka, Golkar Tak Akan Cabut Dukungannya  

    Hari ini, Rabu, 16 November 2016, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penisatan agama. Penetapan ini dilakukan setelah gelar perkara.

    Beragam informasi baik pro maupun kontra terhadap Ahok bertebaran di berbagai platform media. "Jadi apapun yang bisa dijadikan peluang, dijadikan peluang membuat negara kacau dan membuat masyarakat bingung, membuat masyarakat teradu domba," kata mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu.

    Baca: Ahok Tersangka, Markas FPI Sepi  

    Ia pun mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menilai informasi yang beredar di media sosial. Masyarakat diminta lebih kritis dalam membaca informasi dan tak serta merta langsung mempercayai isinya. "Kalau (informasinya) tak akurat, tak usah dibagikan. Gunakan akal yang jernih melihat permasalahan ini," kata dia.

    Ia berpesan jangan sampai iklim demokrasi yang sudah bagus di Indonesia rusak hanya karena informasi tak akurat. "Kita sudah bagus bergerak berjalan, pembangunan jalan dan ekonomi baik. Jangan sampai mundur," kata dia.

    EGI ADYATAMA

    Baca juga:
    Ahok: Pengucap Lebaran Kuda Mestinya Dipidana
    Ahok Ingin Disamakan dengan Jessica Kumolo Wongso

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.