Pangdam Wirabuana Cium Gerakan Teror Saat Natal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti. TEMPO/Iqbal Lubis

    Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Agus Surya Bakti. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Makassar – Panglima Komando Daerah Militer VII Wirabuana, Mayor Jenderal Agus Surya Bakti, menyatakan salah satu momen yang akan menjadi perhatian untuk diawasi adalah perayaan hari Natal. Menurut Agus, teror sangat berpotensi terjadi saat itu.

    “Ada gerakan itu, tapi sudah diidentifikasi,” kata Agus kepada wartawan, Rabu, 16 November 2016.

    Menurut Agus, pihaknya bersama polisi dan Badan Intelijen Negara (BIN) terus memantau gerakan kelompok radikal, khususnya di Sulawesi Selatan. Agus mengatakan hal yang dilakukan saat ini, yakni mencegah agar kelompok tersebut tidak melakukan aksi.

    BacaAhok Tersangka, Kabareskrim: Penyelidik Tidak Satu Suara

    Agus mengatakan kelompok radikal itu sebetulnya ingin menyampaikan aspirasinya, tapi dengan cara yang salah. Akibatnya, yang menjadi korban adalah sesama masyarakat. “Jadi mereka tidak peduli siapa yang jadi korban. Bagi mereka, yang penting ada yang menjadi korban,” ujar Agus.

    Agus menerangkan, pihaknya meningkatkan kewaspadaan pasca-ledakan bom di Gereja Oikumene Samarinda, Kalimantan Selatan, dan teror bom di Singkawang, Kalimantan Barat. Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan ada gerakan serupa terjadi di Sulawesi Selatan.

    BacaKata Kalla Soal Status Tersangka Ahok

    “Tidak cukup bila hanya polisi dan tentara yang mengamankan. Harus ada partisipasi masyarakat,” kata Agus.

    Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan Ambo Asse mengatakan umat Islam senantiasa menyerukan kedamaian antar-sesama. Menurut dia, banyak tantangan dihadapi bangsa saat ini patut melibatkan masyarakat. “Kami serukan bahwa umat Islam itu cinta damai,” ujar Ambo.

    ABDUL RAHMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.