Ahok Tak Ditahan, Ini Alasan Kapolri  

Reporter

Editor

Grace gandhi

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, 7 November 2016. Ahok diperiksa selama sembilan jam terkait kasus dugaan penistaan agama surat Al-Maidah ayat 51. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta – Polisi tidak menahan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penistaan agama yang ia lakukan saat berpidato di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan, dalam keputusan penahanan, diperlukan syarat obyektif dan syarat subyektif.

Baca: Ahok Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penistaan Agama

“Syarat obyektif itu adalah keputusan mutlak sebuah kasus merupakan pidana. Namun, dalam kasus ini, penyelidik terbelah sehingga tidak mutlak,” kata Tito dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 16 November 2016.

Adapun terkait dengan syarat subyektif, polisi memiliki tiga poin. Dari ketiga poin itu, Ahok tidak memenuhi unsur teresbut sehingga keputusan tidak dilakukannya penahanan sudah baik.

Tito pun menjelaskan tiga syarat subyektif yang dimaksudkan, yaitu, pertama, penahanan bisa dilakukan ketika terjadi kekhawatiran pelaku kabur. Tetapi, untuk antisipasi, penyelidik memutuskan melakukan pencekalan. “Kami tidak mau kecolongan,” katanya.

Simak: Ahok Tersangka, Kabareskrim: Penyelidik Tidak Satu Suara

Kedua, ada kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti. Adapun dalam kasus ini, barang bukti sudah di tangan polisi berupa video. Ketiga, KUHAP mengatur adanya kekhawatiran pelaku mengulang perbuatannya.

“Atas dasar-dasar itulah tim penyelidik, yang saat ini menjadi penyidik, tidak menahan yang bersangkutan,” Tito menjelaskan.

Gelar perkara diadakan Selasa, 15 November 2016, untuk menentukan hasil penyelidikan kasus soal dugaan penodaan agama itu. Tiap-tiap pihak, baik terlapor maupun pelapor, mendatangkan enam saksi ahli.

INGE KLARA







Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

3 hari lalu

Jakpro Sempat Tawarkan Harga Sewa Kampung Susun Bayam Rp1,5 Juta, Kent: Menyakiti Warga

Hardiyanto Kenneth mengkritik harga sewa Kampung Susun Bayam (KSB) per bulan yang harus dibayar warga Kampung Bayam karena dinilai tidak berpihak.


Sule dan Mang Saswi Dilaporkan Atas Penistaan Agama karena Ikut Tertawa

9 hari lalu

Sule dan Mang Saswi Dilaporkan Atas Penistaan Agama karena Ikut Tertawa

Sule dan Mang Saswi dianggap ikut menistakan agama.


Sule Cs Dilaporkan Atas Dugaan Penistaan Agama, Ancaman Bui 5 Tahun

9 hari lalu

Sule Cs Dilaporkan Atas Dugaan Penistaan Agama, Ancaman Bui 5 Tahun

Sule Cs dianggap menistakan agama dan diancam hukuman maksimal di atas lima tahun penjara.


Pelapor Sule Cs Minta Budi Dalton Sujud Minta Maaf Di Depan Publik

9 hari lalu

Pelapor Sule Cs Minta Budi Dalton Sujud Minta Maaf Di Depan Publik

Kuasa hukum pelapor Sule CS mengatakan kliennya tak bakal langsung mempidanakan kasus dugaan penistaan agama ini.


Sule Ikut Terseret Dugaan Penistaan Agama, Buntut Tertawa dalam Konten Miras Budi Dalton

9 hari lalu

Sule Ikut Terseret Dugaan Penistaan Agama, Buntut Tertawa dalam Konten Miras Budi Dalton

Sule dan Mang Saswi dianggap menikmati perkataan yang dilontarkan Budi Dalton.


Laporan PA 212 Soal Budi Dalton Belum Diproses, Polisi: LP nya Belum di Atas

9 hari lalu

Laporan PA 212 Soal Budi Dalton Belum Diproses, Polisi: LP nya Belum di Atas

Laporan PA 212 soal dugaan penistaan agama oleh seniman Budi Dalton belum diproses penyidik Bareskrim Polri. Begini kata polisi.


Jakarta Punye Sejarah: Hari ini 8 Tahun Lalu Jokowi Melantik Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta

13 hari lalu

Jakarta Punye Sejarah: Hari ini 8 Tahun Lalu Jokowi Melantik Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif pada Rabu, 19 November 2014.


Maju Mundur Pergub Penggusuran, Diteken Ahok, Dicabut Anies, & Heru Budi Masih Evaluasi

23 hari lalu

Maju Mundur Pergub Penggusuran, Diteken Ahok, Dicabut Anies, & Heru Budi Masih Evaluasi

Heru Budi Hartno mengatakan saat ini pihaknya masih membahas Pergub Penggusuran yang dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri.


Anies Baswedan Cabut Pergub Ahok Soal Penggusuran, Heru Budi Hartono Akan Evaluasi

28 hari lalu

Anies Baswedan Cabut Pergub Ahok Soal Penggusuran, Heru Budi Hartono Akan Evaluasi

Heru Budi Hartono mengevaluasi proses pencabutan peraturan gubernur soal penggusuran yang diurus oleh Gubernur Anies Baswedan.


Reuni Aksi 411 di Istana, Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Surat pemberitahuan

30 hari lalu

Reuni Aksi 411 di Istana, Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Surat pemberitahuan

Presidium Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berencana menggelar reuni aksi 411 pada 4 November 2022 di depan Istana Merdeka