Diisukan Tinggalkan Golkar, Syahrul: Izin Urus Pemerintahan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Subekti

    Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo membantah telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar. Dia menegaskan masih tercatat sebagai kader partai berlambang pohon beringin itu.

    "Saya tidak pernah menyatakan mundur. Saya cuma minta izin untuk fokus mengurus pemerintahan dulu," kata Syahrul, Senin, 14 November 2016.

    Syahrul mengatakan sisa dua tahun pemerintahannya sebagai gubernur akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang terbengkalai. Beberapa megaproyek infrastruktur yang dicanangkan saat ini belum tuntas dikerjakan.

    "Saya harus pastikan proyek itu bisa selesai dengan baik. Sekarang saya fokus di pemerintahan saja," ujar dia.

    Kabar mundurnya Syahrul dari Golkar disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad di Jakarta. Mantan Gubernur Gorontalo ini menyebutkan Syahrul mundur bersama Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishak.

    Sikap politik Syahrul itu berubah drastis seusai dicopot sebagai Ketua Golkar Sulawesi Selatan pada September 2016. Pengurus pusat Golkar menunjuk Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas menggantikan Syahrul.

    Pencopotan itu dilakukan saat Golkar Sulawesi Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah. Hingga saat ini, Musda Golkar belum juga digelar.

    Tujuh tahun terakhir, Syahrul memimpin Golkar Sulawesi Selatan. Ayah Syahrul, Yasin Limpo, merupakan sesepuh Partai Golkar di Sulawesi Selatan.

    Sejak didepak dari posisi ketua, kabar miring mulai berembus ihwal langkah politik Syahrul selanjutnya. Tiga partai terang-terangan menginginkan Syahrul untuk bergabung, yakni Partai NasDem, Gerindra, dan Partai Persatuan Indonesia.

    "Tapi saya tidak dan belum ke mana-mana sampai saat ini," ujar Syahrul.

    ABDUL RAHMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.