Dua Tahun Buron, Tersangka Dana Bansos Ini Serahkan Diri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Korupsi

    Ilustrasi Korupsi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menahan Andi Tenri Nur Irmawati, tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Sulawesi Barat 2007. Tenri akhirnya menyerahkan diri setelah dinyatakan sebagai buronan selama 2 tahun.

    "Tersangka tidak kooperatif dan menghalangi proses penuntasan perkara ini," kata juru bicara Kejaksaan Tinggi, Salahuddin, Senin, 14 November 2016.

    Menurut Salahuddin, tersangka menerima dana bansos Rp 600 juta. Dana itu untuk keperluan pelatihan berbasis teknologi dan informasi.

    Belakangan, pelatihan yang seharusnya digelar di Kabupaten Mamuju dan Mamasa itu tidak pernah dilakukan. Padahal Tenri Nur telah melakukan pencairan anggaran dari Bendara Pengeluaran Provinsi Sulawesi Barat. "Proyek tersebut ternyata fiktif," ujar Salahuddin.

    Selama menjadi buronan, Tenri bersembunyi di Jakarta. Sesekali pernah kembali ke Makassar dan Mamuju, Sulawesi Barat. Sejak sebulan terakhir, penyidik gencar mencari Tenri hingga akhirnya dia menyerahkan diri.

    Tenri merupakan tersangka ketiga dalam kasus ini. Sebelumnya, kejaksaan juga telah memproses mantan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Samiran, dan telah divonis 1 tahun 11 bulan penjara. Adapun mantan Bendahara Pengeluaran, Taufik, juga telah divonis 1 tahun 10 bulan dan kini tengah menjalani hukuman.

    Pada 2007, Pemprov Sulawesi Barat menganggarkan dana bansos Rp 12 miliar. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp 1 miliar karena dana itu tidak sesuai peruntukan.

    Pengacara Tenri membantah bila kliennya menggelapkan dana Rp 600 juta. Menurut dia, tersangka hanya menerima dana bansos Rp 100 juta. "Kami juga tidak pernah mendapat surat panggilan pemeriksaan dari penyidik selama ini," ujar dia.

    Kemarin, Kejaksaan Negeri Makassar juga menahan mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Makassar, Muhammad Ismunandar, tersangka pengadaan brosur senilai Rp 2 miliar.

    "Tersangka ditahan untuk kepentingan percepatan pemberkasan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Deddy Suwardy Surachman.

    Ismunandar tidak sendiri dalam kasus ini. Penyidik sebelumnya telah menahan rekanan proyek bernama John D. Fretes.

    Pengadaan brosur itu merupakan program dari Pemerintah Kota Makassar. Proyek yang dikerjakan pada 2015 itu mendapat anggaran Rp 2 miliar.

    Deddy menyatakan penyidik memperkirakan kerugian negara pada proyek itu mencapai Rp 860 juta. "Ada dugaan kemahalan harga dan mark up anggaran," ujar Deddy.

    Pemerintah mencetak sekitar 500 lembar brosur untuk disebarkan kepada warga Makassar. Konten brosur berisi petunjuk bagi warga untuk mendapatkan layanan pemerintah, seperti home care, sampah tukar beras, layanan jaga kota, hingga cara memperoleh smart card.

    Ismunandar menolak memberi penjelasan ihwal proyek itu. "Semuanya telah diusut penyidik," kata dia saat dibawa ke mobil tahanan.

    ABDUL RAHMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.