Muhammad Iqbal Jadi Kapolrestabes Surabaya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi anggota kepolisian. ANTARA/Noveradika

    Ilustrasi anggota kepolisian. ANTARA/Noveradika

    TEMPO.CO, Surabaya - Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Iman Sumantri akan digantikan Kombes  Muhammad Iqbal sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2754/XI/2016 tertanggal 14 November 2016.

    "Itu (pergantian) merupakan hal biasa dalam organisasi, termasuk Polri. Tujuannya penyegaran dalam organisasi," tutur Kabid Humas Polda Jatim Kombes  Argo Yuwono di Surabaya, Senin 14 November 2016.

    Iman akan menduduki jabatan baru sebagai Penyidik Utama Tingkat Rowassidik Bareskrim Polri, sedangkan Iqbal saat ini menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Dalops Sops Polri.

    "Waktu atau tanggal untuk serah terima jabatan belum ada, karena hal itu bergantung Kapolda Jatim, yang jelas dalam TR Kapolri itu disebutkan paling lama 14 hari sejak TR turun," Argo menjelaskan.

    Iman menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya kurang dari setahun, yakni Januari-November. Bagi warga Surabaya, Iqbal sudah tak asing karena ia pernah menjabat sebagai Kasat Lantas Polwiltabes Surabaya pada 2007, Kapolres Gresik (2008), dan Wakapolwiltabes Surabaya (2010).

    Selain Iman, Argo berujar, sejumlah pejabat utama Polda Jatim, Wakapolrestabes Surabaya, dan beberapa Kapolres juga diganti. "Di antaranya Malang, Banyuwangi, Kediri, Madiun, dan Trenggalek," katanya.

    Dalam TR itu disebutkan bahwa Wakapolrestabes Surabaya AKBP Denni Setia Nugraha Nasution akan menjadi Akreditor Utama Rowabprof Divpropam Polri, sedangkan jabatan Denni akan diisi oleh AKBP Budi Mulyanto (sebelumnya Kapolres Banyuwangi).

    Hal yang sama juga dialami Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya AKBP Donny Adityawarman yang akan menjabat sebagai Kapolres Trenggalek menggantikan AKBP I Made Agus Prasatya yang menjadi Kapolres Madiun. Untuk pejabat utama Polda Jatim yang mengalami pergantian adalah Karo SDM.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.