Jika Ditetapkan Jadi Tersangka, Apa yang Ahok Harapkan?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cagub DKI Jakarta, Ahok berbincang dengan warga di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta, 14 November 2016. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Cagub DKI Jakarta, Ahok berbincang dengan warga di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta, 14 November 2016. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Gelar perkara penyelidikan dugaan penodaan agama dengan terlapor calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan digelar Selasa, 15 November 2016. Setelah gelar perkara, tim penyidik akan menyimpulkan kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Kesimpulannya akan disampaikan pada Rabu atau Kamis mendatang.

    Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan gelar perkara secara terbuka sehingga bisa diliput awak media. Kepolisian juga mengundang Ombudsman RI, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengawal proses gelar perkara tersebut.

    "Pihak netral seperti Ombudsman dan Kompolnas tidak hanya akan berbicara, melainkan akan mengawasi," ujarnya, di Markas Korps Brigade Mobil, Depok, Senin, 14 November 2016.

    Baca: Gelar Perkara Ahok, 20 Ahli Diundang  

    Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan, ada 20 ahli yang diundang Polri untuk menghadiri gelar perkara ini. Mereka terdiri atas ahli agama, ahli pidana, dan ahli bahasa baik dari pihak terlapor maupun pelapor.

    "Gelar perkara Selasa besok jam 09.00 di Rupatama Mabes Polri," ujar Boy di Markas Korps Brigade Mobil, Depok, Senin, 14 November 2016. "Jadi pembukaan nanti bisa diliput media, tapi pada saat pembicaraan substansi, semua menunggu di luar."

    Menjelang gelar perkara, Ahok menyampaikan, dirinya berkeyakinan Polri akan bekerja secara profesional dalam mengusut kasusnya. Jika nanti kasusnya naik ke penyidikan, Ahok berharap kasusnya segera cepat dibawa ke pengadilan dan bisa ditonton banyak orang.

    "Saya yakin saya tidak bersalah. Pengadilan harus terbuka. Jika jadi tersangka, ini harus segera dinaikkan ke pengadilan," ujarnya di Rumah Lembang, Jalan Lembang, Nomor 25 dan 27, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 14 November 2016. "Saya tidak apa-apa dinyatakan bersalah daripada dipaksa mundur (dari pencalonan)."

    Baca: Banjir Dukungan di Rumah Lembang, Ahok Berdoa Tak Dipenjara

    Pengamat politik Aditya Perdana mengatakan, suara Ahok kemungkinan akan menurun apabila kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya naik menjadi penyidikan. Artinya, Ahok bakal ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus itu. Selain itu, dia menambahkan, apabila kasus Sumber Waras dan Reklamasi terus digaungkan, bisa menurunkan elektabilitas Ahok. "Kalau diserang terus pasti akan terus turun," ujarnya, Ahad, 13 November 2016.

    Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Sinergi Data Indonesia, elektabilitas Ahok dan pasangannya Djarot Saiful Hidayat, kini diangka 35,23 persen atau turun dibandingkan hasil survei Februari, 39 persen.

    Meski demikian, Direktur Lembaga Survei Sinergi Data Indonesia Barkah Pattimahu mengatakan elektabilitas Basuki-Djarot masih tetap paling tinggi dibandingkan dengan dua pasangan calon lainnya, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

    Untuk pasangan Anies-Sandiaga, tingkat elektabilitasnya mencapai 20,23 persen. Sedangkan pasangan Agus-Sylvi sebesar 17,04 persen. Adapun 27,50 persen responden belum menentukan pilihan.

    Baca: Pendukung Berbelok Jadi Benci Ahok, Mengapa? 

    Barkah mengatakan lembaganya juga melakukan survei khusus tingkat kesukaan warga Jakarta terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hasil survei menyatakan kesukaan warga Jakarta terhadap Ahok terus menurun. Menurut Barkah, kesukaan responden terhadap Ahok saat ini sebesar 59,59 persen.

    Jumlah itu turun dibanding survei pada Februari 2016, yang mencatat hasil tingkat kesukaan terhadap Ahok sebesar 74,20 persen. “Kasus Ahok, jika terpublikasi media secara masif, suara Ahok akan turun,” kata Ahok di kantornya, Ahad, 13 November 2016.

    Adapun Lingkaran Survei Indonesia menyebutkan, elektabilitas Ahok dan Djarot terus menurun. Berdasarkan survei yang dilakukan LSI sejak 31 Oktober hingga 5 November, menunjukkan elektabilitas Ahok hanya 24,6 persen.

    REZKI ALVIONITASARI | LARISSA HUDA | DANANG FIRMANTO | RINA W.

    Baca juga:

    Trump Jadi Presiden Amerika, Facebook Tolak Bertanggung Jawab
    Jokowi Belum Temui HMI dan FPI, Ini Alasan Istana
    Jangan Lewatkan, Malam Ini Ada Fenomena Supermoon


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.