Presiden Berharap Pengebom Gereja di Samarinda Dihukum Berat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Seskab Pramono Anung saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, 9 November 2016. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Seskab Pramono Anung saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, 9 November 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Polri untuk mengambil langkah tegas terkait peristiwa pelemparan bom molotov di Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, Ahad lalu, 13 November 2016. Dan, harapannya, pelaku dihukum seberat-beratnya.

    "Kami mendapat kabar sudah ada anak yang meninggal, Intan Marbun, 3 tahun. Mereka seharusnya tidak menanggung akibat (bom) itu karena mereka tidak tahu apa-apa, hanya bermain di depan gereja," ujar Pramono di kantor Istana Kepresidenan, Senin, 14 November 2016.

    Hingga berita ini ditulis, pelaku bom di Samarinda itu diketahui bernama Joh alias Juhanda alias Muhammad Aceng. Ia bukan pemain baru, pernah terlibat teror bom di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Tangerang pada 2011 lalu. Adapun kejadian itu membuatnya menjadi narapidana selama 3,5 tahun.

    Baca: Kisah Dalang Bom Samarinda

    Juhanda juga bukan seorang pemain solo dalam melakukan terornya. Berdasarkan catatan kepolisian, ia merupakan anggota kelompok pelaku teror bom pimpinan Pepi Fernando. Pepi, saat ini, tengah menjalani masa hukuman penjara 18 tahun.

    Pram melanjutkan, hukuman berat untuk Juhanda diperlukan agar ia tidak mengulangi lagi aksi teror. Nyatanya, kata dia, masa hukuman 3,5 tahun tak membuatnya jera ataupun merasa bersalah. Ia bahkan diduga melemparkan bom molotov di Samarinda.

    "Kenyataan dia beraksi lagi, itu harus disikapi dengan langkah tegas. Kalau melihat modus operandinya yang secara terbuka agar orang bisa melihat, itu menandakan yang bersangkutan melakukan aksinya dengan penuh kesadaran," ujar Pramono.

    Baca: Blaar, Bom Motov Meledak di Gereja

    Apakah program deradikalisasi juga perlu dilakukan untuk menangani Juhanda? Pramono mengatakan kenyataannya program deradikalisasi belum sepenuhnya berhasil. Namun, bukan berarti program tersebut perlu dikesampingkan. "Deradikalisasi tetap harus dilakukan," kata dia.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.