PPP Minta Hukum Islam Masuk di Revisi KUHP  

Ketua Umum PPP terpilih, Romahurmuziy. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan menawarkan masuknya opsi hukum Islam (jinayah) dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun sebelum diusulkan secara resmi di Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan partai terlebih dahulu akan membahasnya secara internal bersama para ulama di Musyawarah Nasional Alim Ulama.

"PPP membuka opsi diterapkannya hukum jinayah di dalam pidana nasional," kata Romahurmuziy di Jakarta, Ahad, 13 November 2016. Nantinya, menurut dia, bila seorang muslim menjadi terpidana bisa memilih hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan. "Karena sifatnya opsional maka bisa dipilih dijalankan atau tidak," ucapnya.

Penerapan hukum Islam di Indonesia bukan hal baru. Romahurmuziy mencontohkan, Provinsi Aceh yang sudah menjalankan qanun atau peraturan daerah yang bernapasnya Islam. Selain itu, sudah ada undang-undang lain yang lahir dari aturan Islam, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Di sisi lain, pilihan menerapkan hukum Islam dalam KUHP, lanjutnya, dianggap akan membawa manfaat. Salah satunya ialah mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. "Ini solusi paripurna. Secara agama paripurna, secara hukum nasional juga dimungkinkan karena Aceh juga sudah menjalankan," ucap Romahurmuziy.

Hingga kini pembahasan revisi KUHP masih berlangsung. Pembaruan KUHP sempat menuai protes dari banyak pihak karena memasukkan delik korupsi. Pasal yang mengatur tentang korupsi dianggap berpotensi mereduksi tindak pidana korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi tindak pidana biasa.

ADITYA BUDIMAN






Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

10 hari lalu

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

22 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Istana Belum Terima Permintaan Muhammad Mardiono Untuk Bertemu Presiden Jokowi

25 hari lalu

Istana Belum Terima Permintaan Muhammad Mardiono Untuk Bertemu Presiden Jokowi

Permintaan Muhammad Mardiono untuk bertemu dengan Presiden Jokowi belum diterima pihak istana.


Soal Campur Tangan Istana di Kisruh Internal PPP, Ini Kata Kubu Suharso Monoarfa

29 hari lalu

Soal Campur Tangan Istana di Kisruh Internal PPP, Ini Kata Kubu Suharso Monoarfa

Kubu Suharso Monoarfa menilai Klaim kubu Muhammad Mardiono telah mendapatkan dukungan dari Istana terkait konflik internal PPP hanya klaim sepihak.


Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

31 hari lalu

Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

Arsul tidak menampik jika ada ketegangan antara Suharso Monoarfa dengan Majelis Tinggi PPP. Soal pergantian sudah dibicarakan di internal PPP.


Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

46 hari lalu

Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

Idham Chalid dua kali menjabat wakil perdana menteri.


Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

1 Juli 2022

Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

Dukungan PPP dikemukakan saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Pengurus Pusat PPP.


Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

27 Juni 2022

Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

Suharso Monoarfa mengendus keterlibatan pihak eksternal yang menunggangi demo menuntut dirinya mundur sebagai Ketua Umum PPP.


PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

13 Mei 2022

PAN Gelar Karpet Merah untuk Partai Lain Bergabung Koalisi Indonesia Bersatu

PAN menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu sepakat mengedepankan kerja sama inklusif, bukan eksklusif.


Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

13 Mei 2022

Isu Koalisi Indonesia Bersatu Usung Airlangga Hartarto di Pilpres, Ini Kata PAN

PAN menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu belum melakukan pembahasan soal calon presiden untuk Pilpres 2024.