PPP Minta Hukum Islam Masuk di Revisi KUHP  

Ketua Umum PPP terpilih, Romahurmuziy. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan menawarkan masuknya opsi hukum Islam (jinayah) dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun sebelum diusulkan secara resmi di Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan partai terlebih dahulu akan membahasnya secara internal bersama para ulama di Musyawarah Nasional Alim Ulama.

"PPP membuka opsi diterapkannya hukum jinayah di dalam pidana nasional," kata Romahurmuziy di Jakarta, Ahad, 13 November 2016. Nantinya, menurut dia, bila seorang muslim menjadi terpidana bisa memilih hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan. "Karena sifatnya opsional maka bisa dipilih dijalankan atau tidak," ucapnya.

Penerapan hukum Islam di Indonesia bukan hal baru. Romahurmuziy mencontohkan, Provinsi Aceh yang sudah menjalankan qanun atau peraturan daerah yang bernapasnya Islam. Selain itu, sudah ada undang-undang lain yang lahir dari aturan Islam, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Di sisi lain, pilihan menerapkan hukum Islam dalam KUHP, lanjutnya, dianggap akan membawa manfaat. Salah satunya ialah mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. "Ini solusi paripurna. Secara agama paripurna, secara hukum nasional juga dimungkinkan karena Aceh juga sudah menjalankan," ucap Romahurmuziy.

Hingga kini pembahasan revisi KUHP masih berlangsung. Pembaruan KUHP sempat menuai protes dari banyak pihak karena memasukkan delik korupsi. Pasal yang mengatur tentang korupsi dianggap berpotensi mereduksi tindak pidana korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi tindak pidana biasa.

ADITYA BUDIMAN






Sosialisasikan RUU KUHP, Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi

21 hari lalu

Sosialisasikan RUU KUHP, Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi

Penyusunan RUU KUHP telah melalui berbagai diskusi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat


PPP Jakarta Pusat Bantah Deklarasi Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024

40 hari lalu

PPP Jakarta Pusat Bantah Deklarasi Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024

Ketua DPC PPP Jakarta Pusat Abdul Hai menyebut dukungan pada Ganjar Pranowo yang berlangsung pada Kamis, 27 Oktober dilakukan gerombolan liar


Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

26 September 2022

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

13 September 2022

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Istana Belum Terima Permintaan Muhammad Mardiono Untuk Bertemu Presiden Jokowi

10 September 2022

Istana Belum Terima Permintaan Muhammad Mardiono Untuk Bertemu Presiden Jokowi

Permintaan Muhammad Mardiono untuk bertemu dengan Presiden Jokowi belum diterima pihak istana.


Soal Campur Tangan Istana di Kisruh Internal PPP, Ini Kata Kubu Suharso Monoarfa

7 September 2022

Soal Campur Tangan Istana di Kisruh Internal PPP, Ini Kata Kubu Suharso Monoarfa

Kubu Suharso Monoarfa menilai Klaim kubu Muhammad Mardiono telah mendapatkan dukungan dari Istana terkait konflik internal PPP hanya klaim sepihak.


Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

5 September 2022

Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

Arsul tidak menampik jika ada ketegangan antara Suharso Monoarfa dengan Majelis Tinggi PPP. Soal pergantian sudah dibicarakan di internal PPP.


Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

20 Agustus 2022

Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

Idham Chalid dua kali menjabat wakil perdana menteri.


Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

1 Juli 2022

Bamsoet Apresiasi PPP Dukung Pentingnya Konsensus Nasional

Dukungan PPP dikemukakan saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Pengurus Pusat PPP.


Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

27 Juni 2022

Suharso Angkat Bicara Soal Demo Menuntutnya Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

Suharso Monoarfa mengendus keterlibatan pihak eksternal yang menunggangi demo menuntut dirinya mundur sebagai Ketua Umum PPP.