Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Demo 4 November, Fahri ke Jokowi: Yang Ditakuti Apa?

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah saat hadir di rumah duka mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Tutty Alawiyah di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur, 4 Mei 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah saat hadir di rumah duka mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Tutty Alawiyah di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur, 4 Mei 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Presiden Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa (KA KAMMI) Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak mengaitkan demonstrasi 4 November 2016 dengan dugaan aktor politik di belakangnya. “Mustahillah ini ditunggangi kelompok lain,” kata Fahri Hamzah di Jakarta, Ahad, 13 November 2016.

Menurut Fahri, demonstrasi pada 4 November murni tuntutan rakyat terhadap keadilan yang harus ditegakkan. Menurut dia, pernyataan Presiden Jokowi yang menduga ada aktor politik di balik demo adalah tindakan berlebihan. Seolah-olah demonstran diasosiasikan dengan gejala konflik dari luar.

Baca Juga 
Kasus Ahok, Jokowi: Kalau Saya Intervensi yang Lain Minta
Pendukung Berbelok Jadi Benci Ahok, Mengapa?

Wakil Ketua DPR itu meminta Jokowi percaya diri dan tidak perlu terprovokasi dengan pihak lain. “Ini sifatnya lokal,” ujarnya. Kondisi semakin buruk dengan sikap Presiden yang tidak mau menemui para demonstran. Padahal, menurut Fahri, tidak ada yang perlu ditakutkan Presiden ketika menerima perwakilan demonstran ke Istana Negara. 

Fahri justru menganggap tindakan Presiden Jokowi dengan mendatangi perwakilan organisasi masyarakat Islam adalah tindakan tidak bijaksana. Sebab, tindakan itu justru memberi kesan Presiden takut kepada rakyat. “Yang ditakuti apa? Kenapa kalau pelawak-pelawak mau diterima?” tuturnya.

Simak Pula
Seperempat Tim Transisi Donald Trump Diisi Kerabat Dekat
Survei Lembaga Sinergi Data: Elektabilitas Ahok-Djarot Turun

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fahri juga meminta agar kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Intelijen Negara tidak mengaitkan demonstrasi 4 November dengan gejolak dari kelompok-kelompok radikal di luar. “Itu muter, enggak menyelesaikan masalah,” ucapnya. Menurut Fahri Hamzah, rakyat ingin didengar. Rakyat, kata Fahri, ingin Presiden tetap berkomitmen pada konstitusi.

Menanggapi wacana demo selanjutnya pada 25 November, ia menilai Presiden harus menemui rakyat untuk menurunkan tensi atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Perihal gelar perkara terhadap Basuki alias Ahok, ia menyerahkan sepenuhnya terhadap prosedur pro justitia

DANANG FIRMANTO

Baca Pula
Kapolri: Pelaku Bom Samarinda Eks Narapidana Bom Puspitek
Fahri Hamzah Terpilih Jadi Presiden Keluarga Alumni KAMMI


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

20 jam lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

1 hari lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

1 hari lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

1 hari lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

1 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK


Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

12 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?


Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

21 hari lalu

Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

Harta kekayaan Jokowi Rp 95,8 miliar selama menjabat. Bandingkan dengan harta kekayaan presiden sebelumnya, Megawati dan SBY. Ini paling tajir.


Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

30 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

30 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

30 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.