Demo 4 November, Kalla Sebut Pelapor SBY Bukan HMI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan perihal demo FPI di depan Istana Kepresidenan esok Jumat. TEMPO/Istman

    Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan perihal demo FPI di depan Istana Kepresidenan esok Jumat. TEMPO/Istman

    TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Forum Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Lintas Generasi tidak dikenal dalam struktur HMI. Forum ini melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke kepolisian.

    "Lembaga yang lapor itu saya tidak tahu lembaga apa karena itu tidak dikenal di lingkungan HMI," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jumat, 11 November 2016.

    Kalla, yang pernah jadi Ketua HMI, mengatakan tahu betul tentang struktur organisasi HMI. Di HMI, hanya ada dua organisasi, yaitu HMI dan Korps Alumni HMI (KAHMI). "Kalau Forum Silaturahmi itu tidak ada, secara organisasi tidak ada di HMI, yang ada KAHMI," ujarnya.

    Menurut Kalla, KAHMI bersikap damai seusai demo 4 November 2016. "Tidak seperti itu (melaporkan SBY)," tutur Kalla. Demo itu digelar untuk menuntut calon Gubernur DKI Jakarta inkumben, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dihukum atas dugaan penodaan agama Islam.

    BacaDemo 4 November, Fadli Zon dan Fahri Dilaporkan ke MKD

    Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi sebelumnya mendatangi Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian dan melaporkan SBY. Pidato SBY pada 2 November 2016 di Cikeas dianggap bernada hasutan.

    Tak hanya SBY, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah juga dilaporkan Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP). Fahri dianggap membuat pernyataan makar saat ikut demo 4 November.

    Kalla mengatakan laporan terhadap Fahri adalah sesuatu yang bagus. "Ya, ini baguslah, daripada langsung berkonflik, saling pukul, lebih baik lewat jalur hukum," tuturnya.

    Kalla mengatakan bahwa menyelesaikan konflik lewat jalur hukum justru anjuran pemerintah. Dengan demikian, polisi dapat memastikan apakah kasus tersebut pantas atau tidak untuk ditindaklanjuti. "Baguslah itu, jalur hukum daripada konflik," ucap Kalla.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.