KPU, KPI, dan Bawaslu Bentuk Gugus Tugas Awasi Kampanye  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Bawaslu Muhammad, bersama Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Juri Ardiantoro, Ketua DKPPP Jimly Asshidiqia, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman mengacungkan jempol usai peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu di Jakarta, 29 Agustus 2016. Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawan Pemilu untuk 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2017 yang dibagi menjadi tiga katagori yakni rawan rendah, rawan sedang dan rawan tinggi. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Bawaslu Muhammad, bersama Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Juri Ardiantoro, Ketua DKPPP Jimly Asshidiqia, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzzaman mengacungkan jempol usai peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu di Jakarta, 29 Agustus 2016. Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawan Pemilu untuk 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2017 yang dibagi menjadi tiga katagori yakni rawan rendah, rawan sedang dan rawan tinggi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Badan Pengawas Pemilu menyepakati pembentukan gugus tugas untuk mengawasi penyiaran dan iklan kampanye pemilihan kepala daerah melalui lembaga penyiaran.

    Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan lembaga penyiaran merupakan elemen penting dalam pilkada. "Yang buat ramai dan bisa bikin gaduh adalah media. Kalau tidak dikelola yang teduh, bisa gaduh," kata Muhammad di Hotel Ibis, Hayam Wuruk, Jakarta, Jumat, 11 November 2016.

    Media diakui sebagai pilar demokrasi yang sangat strategis. Meski begitu, dia menyatakan gugus tugas ini tidak untuk memata-matai kampanye calon. "Media ujung tombak kita. Kalau meninggalkan, kami sedih karena media ujung tombak pilar demokrasi," ujarnya.

    Ketua KPU Juri Ardiantoro menilai gugus tugas ini strategis. Media dan lembaga penyiaran, kata dia, harus memberi pendidikan politik masyarakat untuk mengetahui calon kandidat kepala daerah. "Jangan sampai media jadi sumber kegaduhan dan perpecahan," tuturnya.

    Kampanye, Juri melanjutkan, sering hanya dipahami sebagai momentum partai politik dan calon kepala daerah untuk kepentingan menyampaikan visi-misi program. "Padahal kampanye adalah ruang rakyat mendapatkan haknya," ucapnya.

    Ketua KPI Yuliandre Darwis mengatakan satuan tugas ini memperjelas arah pengawasan dan penindakan pelanggaran kampanye melalui lembaga penyiaran. Prinsipnya, kata dia, masa kampanye pasangan calon menggunakan asas keadilan (fairplay). "Secara substansial kami jaga, tapi kami tidak membatasi demokrasi," katanya.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.