Kasus Korupsi di Komnas HAM, KPK Berkoordinasi dengan Polri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo saat memberikan sambutan pada acara Anti-Corruption Summit 2016 di kampus UGM Yogyakarta. TEMPO/Handwahyu

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo saat memberikan sambutan pada acara Anti-Corruption Summit 2016 di kampus UGM Yogyakarta. TEMPO/Handwahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi masih berkoordinasi dengan Polri terkait dengan penyimpangan di tubuh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). "Kami akan berkoordinasi, siapa yang akan mengambil (perkara ini), Polri atau KPK. Tapi kayaknya kami duluan, deh," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Kamis, 10 November 2016.

    Dugaan adanya korupsi di lembaga ini bermula dari opini disclaimer Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Komnas HAM pada 4 Juni 2016. Opini itu didasari beberapa hal, antara lain dugaan penyelewengan dana realisasi belanja barang dan jasa fiktif senilai Rp 820,25 juta serta biaya sewa rumah dinas seorang komisioner pada 2015 yang tidak sesuai dengan ketentuan.

    Ada juga pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan Komnas yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp 925 juta. Total dana yang bermasalah sekitar Rp 1,7 miliar.

    Agus menyatakan lembaganya akan melakukan penindakan dan pencegahan agar kejadian serupa tak terulang di waktu mendatang. "KPK terus bertemu dengan Komnas HAM untuk membahas bagaimana langkah-langkah perbaikannya untuk Komnas HAM," ujar dia.

    Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat meminta bantuan lembaga antisuap itu untuk membenahi tata kelola keuangan di lembaganya. Dia meminta bantuan KPK karena status disclaimer yang diberikan BPK atas hasil audit laporan keuangan Komnas HAM pada Juni 2016. Imdadun meminta KPK mengawal secara teknis pengelolaan keuangan Komnas HAM. Dia enggan menyebutkan dugaan korupsi yang sedang menyasar lembaganya. Namun dia telah menyerahkan data awal berupa temuan dari BPK untuk menjadi bahan kajian KPK.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.