Dapat Pinjaman, Proyek Jalan Lintas Selatan Berlanjut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menpora Imam Nahrawi (kanan) didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kiri) menjadi narasumber Seminar

    Menpora Imam Nahrawi (kanan) didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kiri) menjadi narasumber Seminar "Airlangga Leadership Program 2015" di Rektorat Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur, 19 Desember 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.COSurabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan pembangunan jalur lintas selatan akan diselesaikan pada 2017. Proyek pembangunan ini dilanjutkan kembali setelah Islamic Development Bank (IDB) menyetujui pinjaman lunak. "Setelah dapat pinjaman Rp 2,1 triliun, akan dilanjutkan," kata Soekarwo di kantornya, Rabu, 9 November 2016.

    Soekarwo menjelaskan, saat ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang mengkaji penggunaan dana itu. Diharapkan dana pinjaman lunak ini segera digunakan sehingga jalur lintas selatan segera tersambung.

    Apalagi pembebasan lahan, menurut Soekarwo, sudah rampung. Lahan yang terakhir dibebaskan adalah di Trenggalek dan Jember. "Saat ini dua pertiga jalan sudah siap digunakan. Sisanya 1/3 jalan yang harus segera diselesaikan."

    Proyek jalur lintas selatan memanjang sejauh 673.872 kilometer dari pesisir selatan Pacitan hingga Banyuwangi. Dari total jalan yang akan dibangun, sepanjang 334.490 kilometer sudah selesai teraspal dan 33.225 kilometer sudah selesai dilakukan pengecoran atau rigid. Selain itu, sebanyak 77 jembatan dengan total panjang 4.346 kilometer sudah selesai dibangun.

    Sejak awal pembangunan mulai 2002, pemerintah telah mengucurkan dana Rp 2,423 triliun. Rincian dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 1,698 triliun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Rp 625 miliar, serta APBD kabupaten/kota Rp 100 miliar.

    EDWIN FAJERIAL
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.