Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) menjawab pertanyaan wartawan saat meninjau Pasar Lokal Keyabi di Kabupaten Nduga, Papua, 31 Desember 2015. Rusman/Setpres

    Presiden Jokowi (tengah) menjawab pertanyaan wartawan saat meninjau Pasar Lokal Keyabi di Kabupaten Nduga, Papua, 31 Desember 2015. Rusman/Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap masyarakat Papua dan Papua Barat terlibat dalam pembangunan. Ia tidak ingin masyarakat Papua hanya menjadi penonton. "Saya ingatkan, pelaksanaan pembangunan Papua juga harus perhatikan nilai-nilai hak asasi manusia," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 8 November 2016.

    Pendekatan budaya pun mesti diperhatikan. Pasalnya, ucap Jokowi, masyarakat Papua merupakan subyek terpenting dalam pembangunan. "Tata kelola pemerintahan juga harus baik dan bebas korupsi," ujarnya.

    Baca:
    Jokowi Kritik Polri Soal Data Intelijen Saat Demo 4 November
    Fakta Mengejutkan Mahasiswa Unas yang Dituduh Provokator 

    Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda yang sedang dikejar pemerintah. Menurut Presiden, percepatan dan konektivitas infrastruktur antarwilayah penting agar ada pemerataan pembangunan. Penetapan harga bahan bakar minyak di Papua yang sama dengan di Pulau Jawa merupakan langkah awal yang dilakukan Jokowi. Ia menuturkan kebijakan satu harga itu bisa membantu biaya logistik lebih murah.

    Dalam rapat terbatas mengenai evaluasi pembangunan Papua, Presiden mengatakan dana yang dialokasikan untuk Papua tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai. Menurut dia, permasalahannya bukan semata-mata pada besaran dana, tapi proses perencanaan yang melibatkan berbagai sektor belum sepenuhnya terpadu.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyatakan, selama ini, fokus pembangunan di Papua baru menyasar empat wilayah saja, yaitu Jayapura, Merauke, Nabire, dan Biak. Semestinya, kata dia, pemerintah tidak hanya fokus pada wilayah yang mudah dijangkau.

    Dari Bappenas, ujar Bambang, perencanaan pembangunan Papua akan mulai dijalankan di tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) pada 2018. "Kami akan buat koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tuturnya.

    ADITYA BUDIMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.