TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menilai alokasi anggaran untuk pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat belum optimal. Presiden Joko Widodo mengatakan dana yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai.
Menurut dia permasalahannya bukan semata-mata pada besaran dana, tapi proses perencanaan yang melibatkan berbagai sektor belum sepenuhnya terpadu. "Dalam satu tahun anggaran 2016 saja total dana yang dialokasikan untuk Papua mencapai Rp 85,7 triliun," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas evaluasi pembangunan Papua di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 8 November 2016.
Dana sebesar itu berasal dari kementerian, lembaga, dan dana transfer. Presiden menilai belanja pembangunan di wilayah Papua belum efektif.
Selain itu, Jokowi juga mengantongi data sebanyak 46 persen program kementerian cenderung memilih daerah yang sudah mapan. Dengan kata lain, kementerian atau lembaga mengutamakan daerah yang mudah dalam implementasi program. Presiden menyadari itu lantaran banyak daerah di Papua yang sulit dijangkau.
Karena itu, kata Jokowi, baik kementerian maupun pemerintah daerah harus terpadu dalam peningkatan kesejahteraan sosial. "Saya minta kerja kita fokus pada upaya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan," ucap Jokowi.
Pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian pemerintah untuk pembangunan Papua. Presiden ingin Indeks Pembangunan Manusia di Papua meningkat. Kendati ada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua sebesar 0,5 poin namun hal itu masih di bawah IPM yang diharapkan, yaitu di atas 60 poin. "IPM di Papua masih di bawah 60," kata dia.
ADITYA BUDIMAN
