Muhammadiyah Bantah Ada Aktor Politik di Demo 4 November  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa berusaha menerobos barikade saat berdemo menuntut Ahok, di depan Istana Negara, Jakarta, 4 November 2016. TEMPO/Subekti.

    Mahasiswa berusaha menerobos barikade saat berdemo menuntut Ahok, di depan Istana Negara, Jakarta, 4 November 2016. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Muhammadiyah Haedar Nashir membantah pernyataan Presiden Joko Widodo ihwal adanya aktor politik yang menunggangi demo 4 November lalu. Menurut Haedar, demo 4 November kemarin murni wujud aspirasi umat Islam tanpa kepentingan aktor atau kelompok politik tertentu.

    "Demo 4 November kemarin tanpa ada klaim golongan atau kelompok tertentu," ujar Haedar saat memberikan keterangan pers di kantor Muhammadiyah, Jakarta, Selasa, 8 November 2016.

    Haedar mengakui demonstrasi 4 November lalu pada akhirnya memang berujung pada kerusuhan. Namun, dia meyakini kerusuhan tersebut tidak dipicu orang yang memiliki kepentingan politik, tetapi oleh orang yang mencoba "memancing di air keruh".

    Baca Juga: Jokowi Akan Ungkap Aktor Politik Demo 4 November, Asal...

    "Kami harap media massa bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif dalam mengawal kasus itu agar betul-betul sesuai dengan rasa keadilan dan aspirasi umat Islam," ujar Haedar.

    Keberadaan aktor politik di demo 4 November pertama kali disinggung pada jumpa pers Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Sabtu dini hari, 5 November 2016. Ia menuding keberadaan aktor politik sebagai salah satu penyebab demo 4 November berujung rusuh saat seharusnya sudah bubar pukul 18.00.

    Presiden tidak pernah menyampaikan secara lengkap siapa aktor politik itu. Beberapa kali ditanya, ia meminta awak media bersabar. Namun, ia memastikan tidak akan menolerir kelompok atau orang yang tega memecah belah bangsa lewat politisasi dan provokasi demi mencapai kepentingan pribadi.

    Simak: Sekjen HMI Ditangkap, Kader di Makassar Blokir Jalan

    Sebelum dibantah Muhammadiyah, ucapan Jokowi kala itu juga dikritik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. PBNU menyampaikan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo itu tidak tepat karena seakan memberi stigma bahwa umat Islam yang terlibat dalam demo 4 November sebagai bagian dari upaya politisasi.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.