Konsolidasi, NU Minta Pemerintah Tak Hanya Perhatikan Parpol

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, menyampaikan pesan moral kebangsaan dan catatan akhir tahun dengan tema anak ayam tak boleh kehilangan induknya, di Gedung PBNU, Jakarta, 24 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, menyampaikan pesan moral kebangsaan dan catatan akhir tahun dengan tema anak ayam tak boleh kehilangan induknya, di Gedung PBNU, Jakarta, 24 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj meminta pemerintah menjalin dialog dengan kekuatan sipil. Ia menilai jangan hanya partai politik yang menjadi perhatian pemerintah untuk konsolidasi.

    "Kekuatan sosial tidak boleh dipinggirkan," kata Said Aqil di kantor pusat PBNU, Jakarta, Senin, 7 November 2016.

    Lantas, apakah Front Pembela Islam akan menjadi bagian dari safari konsolidasi Presiden Joko Widodo? Menurut Said Aqil, keputusan tersebut sepenuhnya ada di tangan Presiden.

    Kendati ada sebagian kalangan yang menilai konsolidasi Presiden Jokowi terlambat dilakukan, Said Aqil menyatakan lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan. Saat ini, misalnya, sudah berjalan proses pemeriksaan terhadap gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok oleh kepolisian. "Agak terlambat sebenarnya. Kalau dari awal, dipanggil bisa mengurangi amarah," ucap Said.

    PBNU mempercayakan pemeriksaan kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok kepada polisi. Said berharap penyidik bisa bersikap obyektif apalagi Kapolri sudah menyatakan pemeriksaan bakal berjalan terbuka.

    Pada masa mendatang, PBNU mengimbau jemaahnya agar bersikap tenang dalam menyikapi kasus dugaan penistaan agama. Said menilai masih banyak persoalan umat yang harus diselesaikan dibanding hanya mengurusi satu masalah saja. "Ada agenda yang lebih besar daripada ini. Tantangan ekonomi, budaya, radikalisme, terorisme," tuturnya.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya memberi arahan kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian agar gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok disiarkan melalui media. Namun Jokowi menilai keterbukaan itu harus sesuai dengan aturan hukum. "Kami juga harus melihat apakah ada aturan hukum atau undang-undang yang memperbolehkan atau tidak," kata Jokowi dalam siaran pers yang diterima Tempo.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.