Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Uji Materi Perzinaan di MK, Hakim Ingin Sidang Komprehensif

Editor

Mustafa moses

image-gnews
Ketua MK Arief Hidayat, memberikan keterangan kepada awak media setelah batal melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi III DPR, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 7 Maret 2016. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua MK Arief Hidayat, memberikan keterangan kepada awak media setelah batal melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi III DPR, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 7 Maret 2016. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan pembahasan sidang uji materi tiga pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang perzinaan, pencabulan, dan perkosaan mesti dilakukan menyeluruh. Ia tidak ingin bila hasil uji materi melahirkan masalah baru dari sisi undang-undang.

"Pembahasannya (harus) komprehensif agar tidak ada masalah," ucap Arief di Gedung MK, Jakarta, Senin, 7 November 2016. Arief menjadi ketua majelis hakim panel di sidang itu. Arief juga mempertanyakan penjelasan dari salah satu ahli yang menyebut uji materi ini merupakan momentum untuk menanggulangi persoalan penyimpangan seksual, yaitu lesbian, gay, dan biseksual.

Sidang lanjutan uji materi Pasal 284, 285, dan 292 KUHP sudah masuk dalam agenda mendengarkan keterangan ahli. Ada empat ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Mereka adalah psikolog Bagus Riyono (mewakili Yayasan Peduli Sahabat), psikiater Fidiansyah (Yayasan Peduli Sahabat), ahli pidana Saiful Bahri (Majelis Ulama Indonesia), dan Mikhahel Dua (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan).

Bagus Riyono menyebutkan momentum untuk menanggulangi persoalan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) ada pada lembaga Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, dua lembaga tersebut mempunyai landasan yang kuat dalam membentuk dan mengubah undang-undang.

Senada dengan Bagus, Saiful Bahri menambahkan tidak hanya parlemen yang mempunyai wewenang membuat undang-undang. Ia menilai hakim juga mempunyai ijtihad (upaya memutuskan perkara) tersendiri dalam memandang masalah hukum. Oleh sebab itu, Saiful memohon agar MK memutuskan uji materi tiga pasal tersebut tanpa harus menunggu revisi KUHP yang tengah berjalan di DRP RI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, beberapa pihak mengajukan uji materil ke MK terhadap Pasal 284, 285, dan 292 KUHP. Salah satu pemohon, Euis Sunarti meminta agar MK memperluas makna perzinaan (pasal 284), pemerkosaan (pasal 285), dan pencabulan (pasal 292). Alasan utama uji materi tidak lepas dari maraknya perilaku kebebasan seksual di masyarakat belakangan ini, termasuk fenomena LGBT.

Komnas Perempuan selaku pihak terkait menilai uji materi yang diajukan itu tidak tepat. Sebab, pasal 284 KUHP bukan mengatur tentang perzinaan melainkan perselingkuhan. Komnas Perempuan memandang ada perbedaan mendasar antara perzinaan dengan perselingkuhan.

ADITYA BUDIMAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Jelaskan Soal Alih Status ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

1 September 2021

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 24 Juli 2020. ANTARA/Aditya Pradana Putra
MK Jelaskan Soal Alih Status ASN Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

Gugatan mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN itu ditolak MK.


Novel Baswedan: Putusan MK Bukan Membenarkan Pelanggaran Hukum dalam TWK

1 September 2021

Penyidik KPK Novel Baswedan (tengah) dan sejumlah perwakilan pegawai  yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. Novel bersama sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan tambahan informasi dan dokumen terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Novel Baswedan: Putusan MK Bukan Membenarkan Pelanggaran Hukum dalam TWK

Menurut Novel Baswedan, dalam putusannya MK tidak membenarkan pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan TWK.


Yasonna dan Moeldoko Sarankan Masyarakat Judicial Review ke MK

25 September 2019

Yasonna Laoly menuding ada pihak yang menunggangi isu revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Yasonna dan Moeldoko Sarankan Masyarakat Judicial Review ke MK

Masyarakat harus menghargai mekanisme konstitusional karena Indonesia merupakan negara hukum.


Menkumham Tak Ambil Pusing RKUHP dan UU KPK Diuji Materi ke MK

19 September 2019

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyerahkan Pandangan akhir Pemerintah terkait Revisi UU KPK kepada Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Fahri Hamzah (tengah), Ketua KPK Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan), dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kiri) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. DPR RI mengesahkan Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkumham Tak Ambil Pusing RKUHP dan UU KPK Diuji Materi ke MK

Revisi UU KPK dinilai melemahkan komisi antirasuah , sedangkan RKUHP dipandang memuat pasal bermasalah berwatak kolonial dan mengancam demokrasi.


Imbauan Prabowo Agar Tak Ada Demo ke MK, Ma'ruf Amin: Bagus Itu

13 Juni 2019

Ma'ruf Amin. instagram.com/khmarufamin_
Imbauan Prabowo Agar Tak Ada Demo ke MK, Ma'ruf Amin: Bagus Itu

Ma'ruf Amin menyambut baik imbauan Prabowo Subianto yang minta pendukungnya tidak berdatangan ke Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK.


Jika Gugatan Masa Jabatan Wapres Dikabulkan, PKB Khawatir Ini

27 Juli 2018

(Dari kiri) Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq, Ketua DPP PKB Ida Fauziah, Luluk Hamidah, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, bersama Sekjen PKB Iman Nahrawi dan Wasekjen PKB Anggia Ermarini menghadiri peringatan 1000 Hari Wafatnya KH Abduramah Wahid (Gusdur) di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu, (26/9). TEMPO/Dasril  Roszandi
Jika Gugatan Masa Jabatan Wapres Dikabulkan, PKB Khawatir Ini

PKB khawatir uji materi tentang masa jabatan wapres justru akan memunculkan rezim otoriter.


Koalisi Khawatir Pelanggaran Etik Hakim Pengaruhi Putusan MK

7 Desember 2017

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas memberikan keterangan terkait penarikan kembali permohonan uji materi UU MD3 oleh Koalisi Masyarakat Sipil di kantor MK, Jakarta Pusat,  7 Desember 2017. Tempo / Arkhelaus
Koalisi Khawatir Pelanggaran Etik Hakim Pengaruhi Putusan MK

Pencabutan gugatan dilakukan saat uji materi UU MD3 tersebut telah masuk pada tahap penyerahan kesimpulan dan menunggu Rapat Permusyawaratan Hakim.


Cabut Uji Materi UU MD3, Begini Alasan Busyro Muqoddas

7 Desember 2017

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas memberikan keterangan terkait penarikan kembali permohonan uji materi UU MD3 oleh Koalisi Masyarakat Sipil di kantor MK, Jakarta Pusat,  7 Desember 2017. Tempo / Arkhelaus
Cabut Uji Materi UU MD3, Begini Alasan Busyro Muqoddas

Meski begitu, menurut Busyro Muqaddas, uji materi UU MD3 akan tetap berjalan dengan pemohon yang berbeda.


MK Tolak Permintaan Putusan Sela, Pansus Hak Angket Tetap Jalan

13 September 2017

Hakim Konstitusi dalam lanjutan sidang Gugatan Legalitas Hak Angket di Mahkamah Kontitusi, Jakarta, 13 September 2017. MK memutuskan tidak menerbitkan putusan sela atau provisi atas uji materi terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). TEMPO/Subekti.
MK Tolak Permintaan Putusan Sela, Pansus Hak Angket Tetap Jalan

Pengambilan putusan dilakukan oleh delapan hakim konstitusi.


Forum Advokat Ingin Terlibat di Sidang Uji Materi Perpu Ormas

8 Agustus 2017

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto bersama Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra, mengikuti sidang perdana pengujian UU Ormas di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 26 Juli 2017. Dalam sidang perdana ini MK mendengarkan isi permohonan terkait legal standing, mendengarkan nasihat dari hakim konstitusi terkait status HTI yang telah dibubarkan pemerintah. TEMPO/Imam Sukamto
Forum Advokat Ingin Terlibat di Sidang Uji Materi Perpu Ormas

Wayan mengatakan ingin terlibat dalam uji materi Perpu Ormas ini untuk membela Pancasila sebagai ideologi negara.