Kasus Penistaan Agama, Polri Panggil MUI hingga Imam Besar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (KI-KA) Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono, Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Agus Rianto menyampaikan keterangan pers di Mabes Polri, 5 November 2016. INGE/TEMPO

    (KI-KA) Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono, Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Agus Rianto menyampaikan keterangan pers di Mabes Polri, 5 November 2016. INGE/TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Agus Rianto mengatakan polisi tak hanya memeriksa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Menurut Agus, Polri juga memanggil tiga saksi lain, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia, staf Kementerian Agama, dan Imam Besar Masjid Istiqlal.

    “Pemeriksaan mereka dilakukan terpisah,” kata Agus di Mabes Polri, Senin, 7 November 2016.  Dia mengatakan Basuki alias Ahok diperiksa di Mabes Polri.

    Sedangkan tiga orang lainnya diperiksa di kantor Badan Reserse Kriminal di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

    Agus mengatakan hingga hari ini total 29 orang saksi yang diperiksa perihal dugaan penistaan agama. Rinciannya, 13 saksi, 12 ahli, dan 4 saksi, termasuk Ahok yang diperiksa hari ini.

    Menurut Agus, 13 saksi yang telah diperiksa tercatat dari beberapa elemen. Yaitu dari pelapor, terlapor, masyarakat yang ikut berdemonstrasi, hingga staf Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan saksi ahli dari unsur ahli pidana, tafsir, bahasa, dan agama.

    Pemeriksaan Ahok adalah yang kedua kali. Menurut juru bicara tim pemenangan Ahok, Ruhut Sitompul, calon gubernur petahana tersebut datang ke Mabes sekitar pukul 08.00 WIB. Ia mengatakan Ahok bakal mematuhi proses hukum yang dilakukan kepolisian.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.