TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang berupaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Caranya, kata dia, ialah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan meneruskan kebijakan deregulasi. Pernyataan itu dia sampaikan saat menggelar video conference dengan warga Indonesia yang menetap di Sydney, Australia, Ahad, 6 November 2016.
"Saat ini kami terus mengejar pembangunan. Masalah besar yang kita hadapi berkaitan dengan ketimpangan," ujar Presiden Jokowi di Istana Bogor.
Menurut Presiden, ketika infrastruktur terbangun dengan optimal, Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Karena itu, agar pembangunan terus berjalan, Presiden Jokowi ingin kondisi keamanan di Indonesia terus terjaga dan damai.
Presiden menegaskan bahwa kondisi Tanah Air saat ini berjalan aman dan baik. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ucapnya.
Jumat, 4 November, terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena dianggap menistakan agama Islam. Demonstrasi yang berjalan tertib dan damai sepanjang hari ternodai oleh ulah sekelompok orang yang berbuat kericuhan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Massa sempat merusak minimarket dan menjarah barang-barang. Bentrokan dengan aparat pun tak bisa dihindari.
Jokowi mengatakan konstitusi memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berdemonstrasi. Ia meminta kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya dilakukan dengan tertib dan damai.
Namun, bila sudah berubah menjadi anarkistis, kata Presiden, aparat diminta bertindak tegas. "Kalau sudah masuk pelanggaran hukum, rusuh, saya pastikan aparat kepolisian melakukan penegakan hukum," kata dia.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan, meski situasi sudah berjalan kondusif, masih diperlukan konsolidasi politik. Sepanjang hari kemarin, Presiden telah mengundang tokoh-tokoh politik dan agama untuk memberikan masukan dan mendinginkan suasana. "Hal-hal seperti itu akan kami lakukan dalam minggu ini," ucap Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi dijadwalkan akan berkunjung ke Australia pada 6-8 November 2016. Presiden Joko Widodo memutuskan menunda kunjungan kenegaraan ke Australia. Langkah itu diambil setelah melihat perkembangan situasi setelah demonstrasi pada 4 November 2016.
“Perkembangan saat ini memerlukan keberadaan Presiden Jokowi di Indonesia," kata pernyataan pers dari Kementerian Luar Negeri, Sabtu, 5 November 2016.
Presiden juga telah menugasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membahas penjadwalan ulang kunjungannya ke Australia dalam waktu dekat. Presiden Jokowi juga telah menghubungi Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull guna menyampaikan penundaan tersebut.
ADITYA BUDIMAN
Baca juga:
Komikus Gundala Putera Petir Tutup Usia
Polri Buka Gelar Perkara Kasus Ahok, Pengamat Hukum: Bahaya
Blusukan Djarot Batal karena Ada Penolakan dan Mobilisasi
