TEMPO.CO, Jakarta - Mantan juru bicara kepresidenan era Presiden Abdurrahman Wahid, Wimar Witoelar, mengatakan tuntutan mundur oleh beberapa organisasi massa Islam terhadap Basuki Tjahaja Purnama bukanlah solusi.
Wimar yakin Basuki alias Ahok tidak akan terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepadanya.
"Kalau Ahok mundur, itu bukan solusi hukum, itu solusi politik. Itu pun kalau terbukti bersalah. Masalahnya, tidak akan terbukti bersalah," kata Wimar di Rumah Makan Pondok Klapo, Kota Jambi, Sabtu malam, 5 November 2016.
Wimar mengingat pesan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ketika menilai baik-buruk perbuatan seseorang.
Menurut dia, menilai kebaikan seseorang bukan dari agama, suku, dan aliran. Gus Dur, kata dia, pernah mengatakan urusan agama dengan pribadi seseorang adalah urusan pribadi dengan Tuhan. "Jadi, kalau Ahok salah secara agama, Ahok dihukum Tuhan. Dan FPI bukan Tuhan," katanya.
Wimar menolak penyamaan Aksi Bela Islam pada 4 November 2016 dengan peristiwa demonstrasi pada Mei 1998. Menurut Wimar, peristiwa 1998 terjadi sebagai tanda rezim yang korup. "Kalau menyamakan dengan demonstrasi tahun 1998, sama sekali tidak ada persamaannya," katanya.
Wilmar mengatakan, pada 1998, demonstrasi besar-besaran yang dimotori mahasiswa menandai berakhirnya rezim pemerintahan yang korup dalam moral, ekonomi, dan politik. "Ini (demo 4 November) kan tidak segitunya," kata Wimar.
Apabila kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok menjadi alasan, itu pun harus dipertanyakan kembali. "Kasusnya (Basuki) juga masih dipertanyakan," kata dia.
Selain itu, Wimar berpandangan bahwa Front Pembela Islam tidak berhubungan dengan peristiwa Mei 1998. "FPI sama sekali tidak pernah bener juga ngomongnya," kata dia.
Menurut dia, massa FPI adalah kelompok massa kecil yang bisa menghasilkan energi besar tapi tak banyak substansinya. "Ini juga mungkin karena minoritas yang malas menanggapi atau takut, sehingga suara keras itu bisa hidup dengan lama," ujarnya.
ARKHELAUS W.
