Gelar Perkara Ahok Akan Live, Ahli Hukum: Tidak Perlu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memantau unjuk rasa 4 November di sisi barat Istana Merdeka, Jakarta, 4 November 2016. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memantau unjuk rasa 4 November di sisi barat Istana Merdeka, Jakarta, 4 November 2016. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, menanggapi rencana Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan melaksanakan gelar perkara secara terbuka terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Menurut Agustinus, bila gelar perkara tersebut dibuka untuk umum maka harus ada jaminan bahwa pemeriksaan tidak akan memberikan tekanan yang justru mengurangi obyektivitas dan kredibilitas kepolisian dalam menyelidiki dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

    "Perlu juga diperhatikan bahwa ini adalah proses hukum yang hendaknya juga dijaga agar tidak memecah belah masyarakat," ujar Agustinus Pohan kepada Tempo, Minggu, 6 November 2016.

    Agustinus memaparkan, gelar perkara adalah suatu prosedur yang sesungguhnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

    Ini karena gelar perkara merupakan prosedur internal di kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dalam rangka kepentingan pengawasan dan pengambilan keputusan.

    Dalam gelar perkara, keputusan tidak diambil berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang hadir, dan sepenuhnya merupakan kewenangan kepolisian berdasarkan alat-alat bukti yang disajikan, termasuk saksi fakta dan keterangan ahli yang relevan.

    Dalam hal ini Agus menyikapi bahwa gelar perkara sebenarnya tidak perlu ditayangkan secara langsung kepada publik, tapi cukup dengan mengundang pihak-pihak terlapor dan tokoh-tokoh agama Islam karena persoalannya hanya terkait dengan agama Islam, dan tidak ada kaitannya dengan agama lain. "Mengundang tokoh agama lainnya akan mengesankan persoalan antaragama," ucap Agus.

    Di samping itu, gelar perkara memang bertujuan agar keputusan untuk meningkatkan status atau menghentikan penyidikan yang berasal dari keputusan yang obyektif dan kredibel.

    "Secara internal di kepolisian sebenarnya ada aturan tentang gelar perkara yang sifatnya terbuka namun terbatas, tidak terbuka untuk umum," ujar Agustinus.

    Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengumumkan bahwa pada Senin, 7 November 2016, Badan Reserse Kriminal akan kembali memanggil Ahok untuk kepentingan pemeriksaan.

    Atas instruksi Presiden Joko Widodo nantinya gelar perkara terhadap Ahok akan dibuka untuk umum, sehingga masyarakat bisa menyaksikan secara langsung pemeriksaan atas dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan Ahok.

    “Kami akan lakukan gelar perkara secara terbuka, live. Ini memang tidak wajar dilakukan, tapi ini pengecualian. Presiden Joko Widodo meminta ini dibuka ke publik,” ujar Tito Karnavian saat menggelar konferensi pers di Istana Negara, Sabtu, 5 November 2016.

    Tito menambahkan, tahapan proses penetapan seseorang menjadi tersangka harus melalui tahap penyelidikan, dan itu dimulai sejak pertama kali kepolisian menerima laporan.

    Setelah itu penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana atau tidak. Jika tidak, perkara akan dihentikan.

    DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Atlet E-Sport, Jadi Miliarder Berkat Hobi Bermain Video Game

    Dunia permainan digital sudah bukan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kini, para atlet e-sport mampu meraup miliar rupiah hasil keterampilan mereka.