Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Projo: Jangan Halalkan Segala Cara Demi Nafsu Politik  

Editor

Sugiharto

image-gnews
Para pengunjuk rasa berfoto saat melakukan pembakaran saat t bentrokan dengan anggota kepolisian, di Istana Merdeka, Jakarta, 4 November 2016. Ribuan umat muslim melakukan aksi unjuk rasa ini menyikapi dugaan penistaan agama yng dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Imam Sukamto
Para pengunjuk rasa berfoto saat melakukan pembakaran saat t bentrokan dengan anggota kepolisian, di Istana Merdeka, Jakarta, 4 November 2016. Ribuan umat muslim melakukan aksi unjuk rasa ini menyikapi dugaan penistaan agama yng dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ormas Projo menyesalkan insiden pembakaran dan pengrusakan di tengah unjuk rasa menuntut pengusutan kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama pada Jumat lalu, 4 November 2016.

"Kami juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang berusaha memperkeruh suasana,” kata Budi Arie Setiadi, ketua umum organisasi pendukung Presiden Joko Widodo itu, dalam siaran persnya yang diterima Tempo hari ini, Ahad, 5 November 2016.

Budi Arie pun meminta meminta jangan ada yang menghalalkan segala cara untuk sebuah nafsu politik. Apalagi, hingga mengorbankan fondasi paling penting bangsa ini, yakni persatuan dalam kemajemukan. “Tangan-tangan kotor itu sudah kami identifikasi termasuk motif politiknya.”

BacaKisah Korban Rusuh Penjaringan: Mobil Dikejar dan Dirusak

Dia lantas menunjuk sejumlah tokoh politik yang mulai meneriakkan keinginan menjatuhkan Presiden Joko Widodo lewat unjuk rasa 4 November. Menurut Budi Arie, Jokowi dipilih secara konstitusional dan demokratis sehingga upaya melengserkan di tengah masa jabatan tanpa alasan yang sah membuat demokrasi Indonesia mundur jauh ke belakang. “Konstestasi politik, kan ada waktu dan aturannya," ujar Budi Arie.

Demonstrasi dari sejumlah organisasi Islam pada Jumat, 4 November 2016, berlangsung damai di Silang Monas sejak dimulai sekitar pukul 13.00 WIB hingga pukul 17.00. Namun, hingga waktu akhir demonstrasi pada pukul 18.00 sebagian massa tak mau membubarkan diri.

Aksi terus berlanjut sampai memaksa aparat keamanan mengusir menggunakan meriam air dan ga air mata. Pengrusakan dan pembakaran bangunan terjadi di sebagian Jakarta Utara, termasuk Luar Batang.

SimakFadli Zon: Kekecewaan Massa Bisa Picu Aksi Lebih Besar

Projo menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang melaksanakan unjuk rasa secara damai dan bermartabat sekaligus apresiasi kepada aparat keamanan atas kerja keras menjaga keamanan selama unjuk rasa berlangsung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Soal kasus penistaan agama yang sedang mendera Ahok, Budi Arie menyatakan mendukung penuh proses hukum yang cepat, tegas, transparan, dan berkeadilan. “Siapapun warga negara sama kedudukannya di muka hukum. "

Ahok dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama setelah ia berpidato di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu. Saat itu ia mengutip Surat Al-Maidah ayat 51 tentang pemimpin dalam agama Islam. Ahok meminta warga tidak mau dibohongi orang yang menggunakan ayat tersebut.

Video pidato Ahok itu kemudian tersebar dan memicu reaksi berbagai kalangan. Ahok diminta menyampaikan maaf hingga dilaporkan ke polisi. Puncaknya, ratusan ribu orang berunjuk rasa pada Jumat, 4 November 2016. Mereka meminta Presiden menegakkan hukum terhadap Ahok.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan penegakan hukum yang tidak cepat terhadap Ahok akan menimbulkan kekecewaan. Hal tersebut, menurut dia, akan memicu aksi massa yang lebih besar.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, demonstran yang turun ke jalan pada Jumat, 4 November 2016, hanya menginginkan penegakan hukum yang cepat. "Bukan (jawaban) normatif, karena itu akan memunculkan gelombang massa yang lebih besar," katanya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 5 November 2016. Terlebih, dia melanjutkan, massa sudah dikecewakan karena Presiden Joko Widodo tidak mau menemui delegasi pendemo.

Fadli berpendapat, bukti untuk menjadikan Ahok sebagai tersangka sudah terlihat. Saksi dan ahli pun sudah menyatakan Ahok bersalah dengan tuduhan menistakan agama. Menurut dia, yurisprudensi penegakan hukum atas penistaan agama sudah banyak dijadikan dasar penetapan status tersangka bagi Ahok.

JOBPIE S.

Saksikan VIDEO:
Aksi Massa 4 November (Dilihat dari Udara)
Begini Detik-Detik Kerusuhan Saat Demo di Depan Istana
Amien Rais: Langkah Hukum Ahok Segera Berjalan
Aksi Damai di Depan Istana Berakhir Ricuh
Massa Pendemo 4 November Temui Ketua MPR
Massa Luar Batang Geruduk Rumah Ahok
Redam Aksi Anarkistis, Polisi Lepaskan Gas Air Mata
Presiden Jokowi: Demo 4 November Ditunggangi Aktor Politik
Demo di Makassar Blokir Jalan Tuntut Ahok Ditangkap
Demo 4 November Makin Ricuh, Truk Polisi Dibakar
Unjuk Rasa 4 November Ricuh, Polisi dan Pendemo Bentrok
Massa Pengunjuk Rasa Siap Demo Tuntut Ahok Diproses Hukum

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

7 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

7 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

8 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

8 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

Menurut Humas Polres Metro Jakarta Pusat, aksi demonstrasi di DPR semalam berujung anarkis.


Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

8 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

Sejak awal Maret 2024, Gedung DPR beberapa kali menjadi tempat unjuk rasa terkait politik dinasti, pemakzulan Jokowi, Pemilu 2024. Ini rangkaiannya.


Menjelang Penetapan Hasil Pemilu oleh KPU, Begini Suasana di Depan Gedung DPR

8 hari lalu

Suasana sepi di depan Gedung DPR/MPR  hingga pukul 14.15 WIB Rabu 20 Maret 2024. Rombongan pengunjuk rasa yang dikabarkan akan kembali melakukan aksinya belum yang terlihat. TEMPO/Defara Dhanya
Menjelang Penetapan Hasil Pemilu oleh KPU, Begini Suasana di Depan Gedung DPR

Aksi demontrasi tolak pemilu curang di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah berlangsung sejak Senin lalu. Namun hari ini belum terlihat


Menjelang Penetapan Hasil Pemilu 2024, Jalan di Depan Kantor KPU Ditutup

8 hari lalu

Penutupan jalan di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Menjelang Penetapan Hasil Pemilu 2024, Jalan di Depan Kantor KPU Ditutup

Menjelang penetapan hasil Pemilu hari ini, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat yang berada di depan Kantor KPU, ditutup.


Serba-serbi Jelang Penetapan Hasil Pemilu KPU: Demo di DPR hingga KPU Papua Sewa Pesawat

8 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Serba-serbi Jelang Penetapan Hasil Pemilu KPU: Demo di DPR hingga KPU Papua Sewa Pesawat

KPU RI akan menetapkan hasil pemilu hari ini. Berikut serba-serbi menjelang penetapan tersebut, mulai dari demontrasi hingga KPU Papua sewa pesawat.


Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

9 hari lalu

Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam GKPR mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Singgung Pemilu 2019, Kabaharkam Fadil Imran Minta Masyarakat Terima Hasil Penghitungan KPU

10 hari lalu

Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran melepas 111 personel amankan TPS luar negeri, Senin, 29 Januari 2024. Foto: Istimewa
Singgung Pemilu 2019, Kabaharkam Fadil Imran Minta Masyarakat Terima Hasil Penghitungan KPU

Kabaharkam memastikan situasi menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024 terpantau kondusif.