Fadli Zon: Kekecewaan Massa Bisa Picu Aksi Lebih Besar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Warung Daun, Jakarta, 5 November 2016. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan penegakan hukum yang tidak cepat terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, akan menimbulkan kekecewaan. Hal tersebut, menurut dia, akan memicu aksi massa yang lebih besar.

    Menurut Fadli, demonstran yang turun ke jalan pada Jumat, 4 November 2016, hanya menginginkan penegakan hukum yang cepat. "Bukan (jawaban) normatif, karena itu akan memunculkan gelombang massa yang lebih besar," katanya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 5 November 2016. Terlebih, massa sudah dikecewakan karena Presiden Joko Widodo tidak mau menemui delegasi pendemo.

    Fadli mengatakan bukti untuk menjadikan Ahok sebagai tersangka sudah terlihat. Saksi dan ahli pun sudah menyatakan Ahok bersalah dengan tuduhan menistakan agama. Menurut dia, yurisprudensi penegakan hukum atas penistaan agama sudah banyak dijadikan dasar penetapan status tersangka bagi Ahok.

    Ahok dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama setelah ia berpidato di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu. Saat itu ia mengutip Surat Al-Maidah ayat 51 tentang pemimpin dalam agama Islam. Ahok meminta warga tidak mau dibohongi orang yang menggunakan ayat tersebut. 

    Baca:
    Polisi Hadang Massa Luar Batang yang Datangi Perumahan Ahok 
    Kelompok Pemuda Geruduk Rumah Ahok, Polisi Cegat di Gerbang
    Rumahnya di Pantai Mutiara Digeruduk, Ahok Pakai Jip Rubicon

    Video pidato Ahok itu kemudian tersebar dan memicu reaksi berbagai kalangan. Ahok diminta menyampaikan maaf hingga dilaporkan ke polisi. Puncaknya, ratusan ribu orang berunjuk rasa pada Jumat, 4 November 2016. Mereka meminta Presiden menegakkan hukum terhadap Ahok.

    Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah akan menindak kasus Ahok dengan cepat dan tegas. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian pun menjanjikan pelaksanaannya selesai dalam dua minggu.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.