Unjuk Rasa Rusuh, Polisi Panggil Penanggung Jawab Aksi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolda Metro Jaya Mochamad Iriawan duduk di atas mobil water canon di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, usai ricuh demonstrasi 4 November 2016. Tempo/Egi Adyatama

    Kapolda Metro Jaya Mochamad Iriawan duduk di atas mobil water canon di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, usai ricuh demonstrasi 4 November 2016. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.COJakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan memastikan akan memanggil penanggung jawab demonstrasi besar-besaran di depan Istana Negara, Jumat, 4 November 2016. Mereka akan dimintai keterangan terkait dengan aksi yang berujung rusuh itu. "Pasti akan dipanggil," kata Iriawan saat ditemui seusai aksi di depan Istana Negara.

    Walaupun begitu, ia belum tahu berapa banyak saksi yang akan dipanggil. "Ya, ada banyak, Habib Rizieq (Shihab), salah satunya," ujarnya.

    Saat ini, kerusuhan di sana sudah selesai. Namun, dari massa aksi, ada yang bergerak ke arah gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Jalan Gatot Subroto. Sisanya telah membubarkan diri. Dari pantauan Tempo, jumlah pendemo yang berada di sekitar Istana sudah tak terlalu banyak.

    Kerusuhan pecah sekitar pukul 18.30 WIB, setelah massa menunaikan salat magrib berjemaah. Massa menolak membubarkan diri dan berkeras ingin berada di lokasi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Iriawan menduga kerusuhan pecah karena adanya ketidakpuasan massa. "Massa tidak mau terima hasil keputusan, kami pukul mundur," tuturnya.

    Walhasil, polisi dan massa aksi saling menyerang. Massa aksi beberapa kali melemparkan benda ke arah polisi dan mendorong barikade petugas. Polisi tampak berusaha memecah massa dengan puluhan kali menembakkan gas air mata dan water canon ke arah mereka. Barulah sekitar pukul 22.00 WIB, situasi tampak kondusif.

    EGI ADYATAMA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.