INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyabet empat penghargaan National e-Procurement Award. Dengan prestasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinyatakan sebagai yang terbaik secara nasional dalam Rapat Kerja Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) 2016 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 3 November 2016.
Dua dari empat penghargaan itu adalah penghargaan individu kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher sebagai Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan Kepala Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Ika Mardiah sebagai Pejuang LPSE yang Konsisten Sejak Awal Kehadiran LPSE di Indonesia.
Dua penghargaan institusional diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni Peran LPSE Provinsi dan Inovasi LPSE dengan menyisihkan total 637 LPSE se-Indonesia. Jika diakumulasikan selama periode 2010-2016, total 16 penghargaan bidang E-Procurement Award telah diraih Provinsi Jawa Barat. Empat di antaranya, diraih secara personal oleh Gubernur Jawa Barat dalam empat tahun terakhir berturut-turut.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menyerahkan penghargaan itu kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jawa Barat Anton Gustoni karena Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berhalangan hadir. Acara itu dihadiri juga oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kepala LKPP Agus Prabowo. National e-Procurement Award diberikan di hadapan sekitar 1.400 pegiat LPSE dan tamu undangan dari World Bank, ADB, dan ICW.
Terkait dengan penghargaan itu, Gubernur Aher yang sedang berada di Sukabumi mengatakan penghargaan itu merupakan komitmen dan itikad baik (good will) Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan pemerintah bersih. “Atas pencapaian ini (National e-Procurement Award), semoga Jawa Barat selalu menjadi inspirasi bagi daerah lain," katanya, Kamis, 3 November 2016.
Menurut Aher, bentuk kepemimpinan yang konsisten tersebut dibuktikan dengan kebijakan dan dukungannya kepada LPSE, baik dari aspek kelembagaan, personil, maupun anggaran. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan anggaran memadai bagi operasional LPSE, meningkatkan sarana dan prasarana LPSE, memberikan kebebasan berinovasi dalam koridor regulasi, serta mendukung diseminasi penggunaan SPSE dalam berbagai kesempatan.
"Sejak menjadi pilot project nasional 2008, kami kuatkan LPSE Provinsi Jawa Barat sebagai unit kerja struktural sejak 2010 berupa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat," kata Aher.
Sokongan itu berbanding lurus dengan kinerja karena efisiensi pengadaan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar 13-18 persen per tahun. Hingga 28 Oktober 2016, efisiensi dari 1.923 paket pekerjaan dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui LPSE mencapai 19,4 persen dengan pagu Rp 3,91 triliun dan total penawaran Rp 3,04 triliun sehingga efisien Rp 732 miliar.
Secara keseluruhan, pada periode 2008-2016, dari total 21.652 paket, APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah terjadi efisiensi tahunan 13,03 persen atau Rp 3,9 triliun berupa selisih dari pagu Rp 28,246 triliun dikurangi total penawaran Rp 23,858 triliun.
Kepala Balai LPSE Provinsi Ika Mardiah menambahkan, National e-Procurement Award untuk kategori Peran LPSE Provinsi dilihat dari kiprah LPSE Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan kepada LPSE kabupaten dan kota di Jawa Barat, termasuk dari aspek manajemen layanan.
Dibandingkan provinsi lain di Indonesia, Jawa Barat adalah yang pertama mendirikan LPSE di seluruh kota/kabupaten, yakni pada 2010 atau dua tahun setelah menjadi pilot project nasional. “Seluruh penghargaan makin memotivasi pemberian kualitas layanan yang lebih baik ke depan,” kata Ika. (*)
