LSM: 22 Pasal RUU Penyelenggara Pemilu Inkonstitusional  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • dok. TEMPO/Ramdani

    dok. TEMPO/Ramdani

    TEMPO.COJakarta - Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, lembaga swadaya masyarakat (LSM) peneliti konstitusi-politik, menyatakan 22 pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional). Ketua KoDe Inisiatif Veri Junaidi mengatakan pasal inkonstitusional itu ditemukan setelah tim lembaganya menyisir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2016.

    "Ada 111 putusan MK tentang kepemiluan, 24 putusan di antaranya mengabulkan permohonan," kata Veri di Kedai Kopi Deli, Jakarta, Kamis, 3 November 2016. 

    Baca pula: 
    Baru Terbentuk, Pansus RUU Pemilu Dikejar Tenggat
    DPR Terima RUU Pemilu dari Pemerintah

    Veri menyebutkan indikator inkonstitusional pada pasal-pasal di dalam RUU itu merujuk pada putusan MK yang membatalkan pasal tersebut. "Namun pemerintah mencoba menghidupkan kembali lewat perubahan undang-undang," tuturnya.

    Setidaknya ada sembilan isu yang menurut Veri krusial. Yaitu tentang penyelenggara, syarat calon, sistem pemilu, keterwakilan perempuan, dan syarat pengajuan calon presiden oleh partai politik.

    Selain itu, tentang larangan kampanye di masa tenang, ketentuan sanksi kampanye, waktu pemilu susulan, dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Peneliti KoDe Inisiatif, Adelina Syahda, mengatakan temuan itu menunjukkan RUU Penyelenggaraan Pemilu disinyalir cacat hukum. "Dewan Perwakilan Rakyat harus mempertimbangkan putusan MK dalam menyusun daftar inventaris masalah," ujarnya.

    Adapun DPR sudah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas draf RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Draf tersebut merupakan penyatuan tiga aturan: Undang-Undang (UU) Pemilu Legislatif, UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU Penyelenggaraan Pemilu.

    ARKHELAUS W.

    Baca juga: 
    Ribuan Umat Islam Tegal Batal Demo ke Jakarta
    Peserta Demo 4 November Mulai Berdatangan ke Masjid Istiqlal
    Begini Taktik Pasukan Asmaul Husna Hadapi Demo 4 November


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.