Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mau Diperiksa Jaksa Soal Munir, SBY: Enggak Kebalik Dunia Ini?

Editor

Erwin prima

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers di kediamannya, Puri Cikeas Indah terkait situasi politik terkini terutama tentang rencana Aksi Bela Islam, 2 November 2016. TEMPO/Ahmad Faiz.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers di kediamannya, Puri Cikeas Indah terkait situasi politik terkini terutama tentang rencana Aksi Bela Islam, 2 November 2016. TEMPO/Ahmad Faiz.
Iklan

TEMPO.COBogor - Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan penyelesaian kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib saat ini ada di tangan Presiden Joko Widodo. SBY merasa masih ada yang mengejar dan menimpakan kesalahan kepadanya. 

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat ini, bila upaya hukum yang dilakukan pada masa pemerintahannya dirasa kurang, ia mempersilakan untuk dilanjutkan. "Jangan digeser di mana kopiannya (laporan Tim Pencari Fakta)," kata SBY di Puri Cikeas, Bogor, Rabu, 2 November 2016. 

SBY mengatakan pihaknya telah memberikan salinan hasil temuan TPF kepada Presiden Joko Widodo, meski bukan kopian yang pertama. Tapi ia menjamin salinan ini sudah terverifikasi dan sesuai dengan aslinya.

SBY mempermasalahkan sikap Kejaksaan Agung yang ingin memeriksanya. Padahal, kata dia, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah menyatakan tidak ada instruksi dari Presiden untuk memeriksanya. 

"Ini enggak salah negara kalau saya dijadikan tersangka pembunuh Munir? Enggak kebalik dunia ini? Come on, gunakan akal sehat," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca:
Dikunjungi SBY, Wiranto Bantah Bahas TPF Munir
Soal Rekonstruksi Ulang Dokumen TPF Munir, Ini Kata Yasonna
Soal Dokumen TPF Munir, Ini Solusi yang Disarankan Wapres Jusuf Kalla

SBY menambahkan bahwa penegakan hukum menyangkut kematian Munir sudah ia jelaskan terang benderang. "Bola ada di tangan Pak Jokowi, di penegak hukum," ujarnya. 

Beberapa waktu lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memenangi gugatan di Komisi Informasi Pusat. KIP memutuskan hasil temuan TPF kematian Munir harus dibuka ke publik. Tapi masalah muncul saat pemerintahan Jokowi mengatakan tidak menyimpan berkas TPF itu. 

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Insentif Ketua RT dan RW di Kabupaten Bogor Naik Jadi Rp 600 Ribu per Bulan Mulai Tahun 2024

1 hari lalu

Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Insentif Ketua RT dan RW di Kabupaten Bogor Naik Jadi Rp 600 Ribu per Bulan Mulai Tahun 2024

Pada APBN 2023, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengalokasikan Rp 25 miliar untuk insentif bagi 20.445 Ketua RT dan RW.


Pemilu 2024, KPU Kabupaten Bogor Pekerjakan 2.400 Orang untuk Lipat Surat Suara

6 hari lalu

Petugas KPU berlatih melipat surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2024 di Kantor KPU Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 27 Juli 2023. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc)
Pemilu 2024, KPU Kabupaten Bogor Pekerjakan 2.400 Orang untuk Lipat Surat Suara

Kabupaten Bogor mempunyai jumlah pemilih terbanyak se-Indonesia pada Pemilu 2024.


Viral, Benarkah Bupati Bogor Tolak Jabat Tangan Dandim dan Danrem?

6 hari lalu

Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Viral, Benarkah Bupati Bogor Tolak Jabat Tangan Dandim dan Danrem?

Video viral Bupati Bogor enggan salami dua perwira TNI saat demo warga Parungpanjang terhadap operasional truk tambang pada Minggu 20 November 2023.


Masa Jabatan Bupati Bogor Berakhir Bulan Depan, Iwan Setiawan Sebut Bogor Seperti Amerika

15 hari lalu

Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Masa Jabatan Bupati Bogor Berakhir Bulan Depan, Iwan Setiawan Sebut Bogor Seperti Amerika

Bupati Bogor itu mengatakan Kabupaten Bogor masih masuk lima besar di antara 27 kota/kabupaten di Jawa Barat.


Bupati Bogor Samakan Jam Operasional Truk Tambang dengan Kabupaten Tangerang, untuk Atasi Penumpukan

16 hari lalu

Penambang menaikkan pasir ke dalam bak truk di aliran Kali Woro lereng Gunung Merapi, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (23/5/2018). (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)
Bupati Bogor Samakan Jam Operasional Truk Tambang dengan Kabupaten Tangerang, untuk Atasi Penumpukan

Bupati Bogor mengatakan selama ini perbedaan terlalu jomplang, sehingga terjadi penumpukan truk tambang yang sering dikeluhkan warga.


Alasan KPU Kabupaten Bogor Gelar Kirab Pemilu 2024 Selama 7 Hari

21 hari lalu

Sejumlah peserta kirab membawa bendera partai politik saat acara Kirab Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Senin 13 November 2023. Kirab yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor tersebut sebagai sarana sosialisasi Pemilu damai dan edukasi serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kontestasi demokrasi Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Alasan KPU Kabupaten Bogor Gelar Kirab Pemilu 2024 Selama 7 Hari

KPU Kabupaten Bogor menggelar Kirab Pemilu dengan target partisipasi pemilih sebesar 83 persen di Pemilu 2024.


Dugaan Korupsi Dana Samisade, Kepala Desa Tonjong Dinonaktifkan Sementara oleh Pemkab Bogor

52 hari lalu

Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Hadi Kristanto bersama Wakasat Reskrim AKP Markus Simaremare dan Paur Humas Polres Metro Depok Iptu Made Budi saat merilis kasus korupsi Kepala Desa Tonjong di Mapolres Depok, Kamis, 12 Oktober 2023.
Dugaan Korupsi Dana Samisade, Kepala Desa Tonjong Dinonaktifkan Sementara oleh Pemkab Bogor

Bila majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada Nur Hakim dalam perkara dugaan korupsi program Samisade itu, Pemkab Bogor akan memecatnya.


7 Tahun Jokowi Usut Kasus Pembunuhan Munir Malah Dokumen TPF Hilang, Suciwati: Presiden Joko Widodo Pembohong

55 hari lalu

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
7 Tahun Jokowi Usut Kasus Pembunuhan Munir Malah Dokumen TPF Hilang, Suciwati: Presiden Joko Widodo Pembohong

Hari ini, 13 Oktober, 7 tahun lalu Presiden Jokowi minta Jaksa Agung usut kasus pembunuhan Munir. Malah dokumen TPF Munir hilang. Begini kata Suciwati


Kasus Korupsi Dana Betonisasi Jalan Kepala Desa Tonjong Dilimpahkan ke Kejari Bogor

55 hari lalu

Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Hadi Kristanto bersama Wakasat Reskrim AKP Markus Simaremare dan Paur Humas Polres Metro Depok Iptu Made Budi saat merilis kasus korupsi Kepala Desa Tonjong di Mapolres Depok, Kamis, 12 Oktober 2023.
Kasus Korupsi Dana Betonisasi Jalan Kepala Desa Tonjong Dilimpahkan ke Kejari Bogor

Kades Tonjong Nur Hakim diduga korupsi dana Samisade untuk betonisasi jalan desa. Dari nilai proyek Rp 800 juta, diduga Rp 500 juta dikorupsi.


Takut Ada Keributan, Satpol PP Batal Bongkar Ratusan Lapak Pedagang di Jalur Puncak

56 hari lalu

Antrean kendaraan di Jalan Raya Puncak, Cipayung , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 19 Juli 2023. Sat Lantas Polres Bogor memberlakukan sistem ganjil genap kendaraan untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalur Puncak pada libur Tahun Baru Islam 1 Muharam 1445 Hijriah. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Takut Ada Keributan, Satpol PP Batal Bongkar Ratusan Lapak Pedagang di Jalur Puncak

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, batal menertibkan ratusan lapak pedagang di jalur Puncak