Mau Diperiksa Jaksa Soal Munir, SBY: Enggak Kebalik Dunia Ini?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers di kediamannya, Puri Cikeas Indah terkait situasi politik terkini terutama tentang rencana Aksi Bela Islam, 2 November 2016. TEMPO/Ahmad Faiz.

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers di kediamannya, Puri Cikeas Indah terkait situasi politik terkini terutama tentang rencana Aksi Bela Islam, 2 November 2016. TEMPO/Ahmad Faiz.

    TEMPO.COBogor - Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan penyelesaian kasus kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib saat ini ada di tangan Presiden Joko Widodo. SBY merasa masih ada yang mengejar dan menimpakan kesalahan kepadanya. 

    Menurut Ketua Umum Partai Demokrat ini, bila upaya hukum yang dilakukan pada masa pemerintahannya dirasa kurang, ia mempersilakan untuk dilanjutkan. "Jangan digeser di mana kopiannya (laporan Tim Pencari Fakta)," kata SBY di Puri Cikeas, Bogor, Rabu, 2 November 2016. 

    SBY mengatakan pihaknya telah memberikan salinan hasil temuan TPF kepada Presiden Joko Widodo, meski bukan kopian yang pertama. Tapi ia menjamin salinan ini sudah terverifikasi dan sesuai dengan aslinya.

    SBY mempermasalahkan sikap Kejaksaan Agung yang ingin memeriksanya. Padahal, kata dia, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah menyatakan tidak ada instruksi dari Presiden untuk memeriksanya. 

    "Ini enggak salah negara kalau saya dijadikan tersangka pembunuh Munir? Enggak kebalik dunia ini? Come on, gunakan akal sehat," tuturnya.

    Baca:
    Dikunjungi SBY, Wiranto Bantah Bahas TPF Munir
    Soal Rekonstruksi Ulang Dokumen TPF Munir, Ini Kata Yasonna
    Soal Dokumen TPF Munir, Ini Solusi yang Disarankan Wapres Jusuf Kalla

    SBY menambahkan bahwa penegakan hukum menyangkut kematian Munir sudah ia jelaskan terang benderang. "Bola ada di tangan Pak Jokowi, di penegak hukum," ujarnya. 

    Beberapa waktu lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memenangi gugatan di Komisi Informasi Pusat. KIP memutuskan hasil temuan TPF kematian Munir harus dibuka ke publik. Tapi masalah muncul saat pemerintahan Jokowi mengatakan tidak menyimpan berkas TPF itu. 

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.