Parpol Dituduh Tunggangi Demo 4 November, SBY: Penghinaan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers di kediamannya, Puri Cikeas Indah terkait situasi politik terkini terutama tentang rencana Aksi Bela Islam, 2 November 2016. TEMPO/Ahmad Faiz.

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers di kediamannya, Puri Cikeas Indah terkait situasi politik terkini terutama tentang rencana Aksi Bela Islam, 2 November 2016. TEMPO/Ahmad Faiz.

    TEMPO.COJakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menganggap tudingan ada partai politik yang menunggangi unjuk rasa pada 4 November 2016 adalah fitnah. Menurut SBY, rencana demonstrasi tersebut murni sarana penyampaian aspirasi masyarakat.

    "Ini menghina. Rakyat bukan kelompok bayaran," kata SBY di Puri Cikeas, Bogor, Rabu, 2 November 2016.

    Presiden Indonesia keenam ini menjelaskan, demonstrasi “Aksi Bela Islam II” murni protes masyarakat Islam terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal Surat Al-Maidah ayat 51. Ribuan orang yang akan turun bukan karena didanai partai. "Urusan hati nurani tidak ada yang bisa mempengaruhi, apalagi urusan akidah," ucapnya.

    Baca: Soal Demo Ahok, SBY: Sampai Lebaran Kuda Tetap Ada Jika...  

    SBY mengumpamakan unjuk rasa nanti seperti yang terjadi di negara-negara kawasan Timur Tengah. Di sana, kata dia, masyarakat berdemo tanpa ada aktor penggerak. "Yang komando hanya telepon genggam, media sosial. Jangan tiba-tiba menyimpulkan ada yang menggerakkan atau mendanai," tuturnya.

    Ia berujar mendapatkan informasi bahwa ada laporan intelijen yang menjelaskan aksi unjuk rasa 4 November ini didanai dan digerakkan partai. "Mudah-mudahan yang saya dengar tidak benar. Karena berbahaya bila di sebuah negara ada intel failure atau intel error," ujarnya.

    Baca: Demo 4 November, Ini Perintah Kapolri dan Panglima TNI  

    Aksi Bela Islam II rencananya akan diikuti ribuan orang dari pelbagai organisasi masyarakat Islam. Sebelumnya, pada 14 Oktober 2016, bertepatan dengan Hari Santri, mereka menggelar aksi yang sama di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut pemerintah memproses secara hukum terhadap Ahok terkait dengan dugaan penistaan agama.

    SBY meminta aksi ini tidak dihalangi pemerintah. Ia juga berharap Ahok bisa diproses secara hukum sehingga dapat menyelesaikan masalah.

    AHMAD FAIZ

    Baca juga:
    Ini Kabar Terakhir Pemeriksaan Mario Teguh
    Guardiola Berhasil Antar Man City Kalahkan Barcelona 3-1


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.