Demo 4 November, Pramono: Istana Merasa Tak Terancam  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seskab Pramono Anung. TEMPO/Subekti.

    Seskab Pramono Anung. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.COJakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Istana Kepresidenan akan beraktivitas normal pada Jumat, 4 November 2016, meski akan dikepung demo besar Front Pembela Islam.

    Menurut Pramono, tidak ada rencana meliburkan kegiatan Istana dan Presiden Joko Widodo pun tetap di Indonesia hari itu. "Pokoknya beraktivitas normal, enjoy saja. Jumatan nanti, ya, Jumatan, yang beraktivitas, ya, beraktivitas biasa," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 2 November 2016.

    Pramono mengatakan Istana Kepresidenan merasa tidak terancam oleh demo tersebut karena Presiden sendiri meyakini demo itu adalah hal yang biasa. Demonstrasi, kata dia, adalah hak tiap warga negara asalkan tidak mengganggu ketertiban umum. "Supaya masyarakat bisa beraktivitas secara normal," ucapnya.

    Baca:
    Rizieq Shihab Tersinggung oleh Pernyataan Jokowi, Kenapa?
    Demo 4 November, Ini Kata MUI, Muhammadiyah, NU, PGI, PITI
    JK Tak Percaya SBY Berada di Belakang Rencana Demo  

    Pramono menambahkan bahwa Istana Kepresidenan akan tetap memantau jalannya demo pada Jumat nanti. Ia mengatakan perhatian yang diberikan terhadap demo itu sungguh luar biasa, sehingga pemerintah juga akan mengantisipasi segala kemungkinan dengan bantuan dari Polri ataupun TNI. 

    "Intinya, pemerintah dalam hal ini berupaya menjamin rasa aman masyarakat. Jadi besok beraktivitas seperti biasa saja," ujarnya.

    FPI dan sejumlah organisasi keagamaan berencana menggelar demo besar menuntut pengusutan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama, yang dituding menodai Al-Quran. Demo itu akan dilakukan seusai salat Jumat, 4 November 2016, dengan berjalan dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.