Demo 4 November, Ini Kata MUI, Muhammadiyah, NU, PGI, PITI

Reporter

Ribuan umat muslim berkumpul untuk melakukan unjuk rasa berjalan kaki menuju Balaikota, di Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2016. Terkait pernyataannya, Ahok telah minta maaf kepada umat muslim. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi demonstrasi yang rencananya akan berlangsung di Istana Negara pada Jumat, 4 November 2016, saat ini tengah menjadi perhatian publik. Presiden Joko Widodo bahkan, mengundang lembaga swadaya dan organisasi masyarakat Islam, yaitu Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama ke Istana Kepresidenan, Selasa, 1 November 2016, untuk mendengar masukan mereka terkait aksi tersebut.

"Nasihat yang penuh kesejukan sedang dinanti-nanti saat ini (menjelang demo besar)," ucap Jokowi saat membuka pertemuan itu.

Unjuk rasa tersebut terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dugaan penistaan agama itu bermula dari ucapan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada akhir September 2016. Ketika itu, Ahok meminta warga jangan dibohongi orang yang menggunakan Surat Al-Maidah ayat 51 untuk menyerangnya.

Baca: MUI Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Penistaan Agama

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, mengatakan sesungguhnya MUI tidak menghendaki adanya demo besar terkait dengan isu penistaan agama oleh Ahok. Tetapi Presiden mengatakan demonstrasi itu adalah hak setiap warga negara, dia pun hanya bisa mengimbau agar Muslim tidak ikut demo. "Kalau Presiden Joko Widodo tidak melarang, ya masak MUI malah melarang," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 1 November 2016.

Ia meminta publik tetap tenang dan menyerahkan pengusutan kasus itu kepada kepolisian. "Kami sudah beri imbauan, pokoknya tetap tenang dan jangan terprovokasi,"  kata dia.

Baca: Dukung Polri, TNI Jamin Tak Ada Rusuh pada 4 November

Menurut Ma'ruf, Presiden Jokowi telah memutuskan tidak akan mencampuri proses hukum yang sudah berjalan. "Presiden mengatakan dia sudah memerintahkan (kepolisian) untuk memproses (dugaan penistaan agama)," ujarnya, di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 1 November 2016.

"Dan kami sepakat dengan Presiden, karena isu ucapan Ajok di Kepulauan Seribu itu sudah tidak proporsional lagi, di luar konteks, dan menimbulkan hiruk-pikuk yang mengganggu. Hal itu perlu diproses hukum secara terhormat dan proporsional," tuturnya.

Baca:4 November, 20 Ribu Polisi Disebar di Lokasi Ini

Terkait dengan aksi 4 November nanti, Ma'ruf mengatakan pihaknya tidak mengajurkan ataupun melarang anggotanya ikut. "Terserah anggota, anggota MUI tidak banyak," ujarnya. "Cuma kalau proses sudah jalan di kepolisian, ya sebaiknya enggak usah ikut demo."

Muhammadiyah juga memberikan kebebasan kepada anggotanya terkait aksi demo 4 November nanti. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, organisasinya tidak mengimbau anggotanya untuk ikut, dan juga tidak melarang.

Baca:Jokowi Temui 3 Ormas Islam, Ini Kata Bos Pemuda Muhammadiyah

Dahnil mengatakan, semua pihak yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi bersepakat bahwa demonstrasi adalah hak warga negara. Tapi harus dilakukan dengan cara damai. "Jangan merusak keberagaman," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, mengungkapkan NU sependapat dengan MUI dan Muhammadiyah. Pihaknya tidak melarang anggotanya jika ingin turut serta dalam aksi demonstrasi 4 November nanti. "Tapi jangan memakai atribut NU, jangan pakai bendera Ansor, karena NU didirikan bukan untuk berdemo, tapi untuk pendidikan, kerakyatan, dan kemasyarakatan," ujarnya.

Baca:Bertemu Jokowi, Ini Saran PBNU untuk Tangani Demo 4 November

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Said lebih memberikan masukan tentang cara menangani provokator di balik unjuk rasa itu. "Agar tidak berujung kerusuhan yang mengganggu publik dan perusahaan fasilitas umum," ujarnya.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Henriette T. H. Lebang, angkat bicara terkait rencana unjuk rasa 4 November  itu. Ia menilai, aksi itu sebagai bentuk ekspresi warga negara dalam menyampaikan aspirasinya ke publik. Ia hanya berharap aksi tersebut tidak ricuh.

"Bagaimana pun sebagai warga negara harus bertanggung jawab dalam tatanan kesopanan sebagai bangsa Indonesia," ujarnya di kantor PGI, Selasa, 1 November 2016.

Baca:Yusril: Demo 4 November Tak Terjadi Jika Hukum Ditegakkan

Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan, mengungkapkan ada kekhawatiran dari masyarakat Tionghoa. "Salah satu kegelisahannya khawatir adanya makar," kata dia, di Jakarta, Senin, 31 Oktober 2016.

Pria yang bernama asli Ramdhan Effendi mengaku, telah menyampaikan kekhwatiran masyarakat tentang indikasi muncul kerusuhan seperti peristiwa pada 1998, kepada pimpinan Kepolisian Daerah Metro Jaya. Ia pun berharap, nantinya aksi tersebut tidak berujung pada kerusuhan atau intimidasi kelompok tertentu.

ISTMAN M.P. | DIKO OKTARA | DANANG FIRMANTO | RINA WIDIASTUTI | ANTARA

Baca juga: MUI Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Penistaan Agama






Terpopuler Metro: Kepala Dinas SDA DKI Sebut Sodetan Ciliwung Sepenuhnya Proyek Pusat

2 jam lalu

Terpopuler Metro: Kepala Dinas SDA DKI Sebut Sodetan Ciliwung Sepenuhnya Proyek Pusat

Kepala Dinas SDA DKI Yusmada Faizal mengatakan sodetan Ciliwung sepenuhnya proyek pemerintah pusat, mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan.


Profil Lengkap Arena Kejuaraan Dunia F1 Powerboat yang Buat Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali

3 jam lalu

Profil Lengkap Arena Kejuaraan Dunia F1 Powerboat yang Buat Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali

Ajang F1 Powerboat menjadi buah bibir karena perhelatan akbar kelas dunia ini semakin mendekati waktu pelaksanaannya. Simak profil lengkapnya.


Presiden Jokowi Beli Sepatu Kets Tenun saat Berkunjung ke Bali: Wah Kayak Anak 17 Tahun

3 jam lalu

Presiden Jokowi Beli Sepatu Kets Tenun saat Berkunjung ke Bali: Wah Kayak Anak 17 Tahun

Presiden Jokowi membeli sepasang sepatu kets tenun Bali saat mengunjungi Sentra Tenun Jembrana, di Kabupaten Jembrana, Bali


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

4 jam lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

4 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 2 Februari 2023 dimulai dari teguran Presiden Jokowi ke Luhut soal Event F1 Powerboat.


Top 3 Dunia: Jokowi Kirim Jenderal ke Myanmar, Iron Dome untuk Ukraina

4 jam lalu

Top 3 Dunia: Jokowi Kirim Jenderal ke Myanmar, Iron Dome untuk Ukraina

Berita Top 3 Dunia pada Kamis 2 Februari 2023 diawali kabar Jokowi akan kirim jenderal ke Myanmar


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

13 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Jokowi Senang Gubernur Bali Wajibkan Pakaian Adat Setiap Selasa dan Kamis

14 jam lalu

Jokowi Senang Gubernur Bali Wajibkan Pakaian Adat Setiap Selasa dan Kamis

Presiden Jokowi sebut Pergub Bali soal penggunaan pakaian daerah setiap Selasa dan Kamis mendukung industri tenun.


Jokowi Tak Mau Komentari Pertemuan NasDem dan Golkar: Itu Urusan Partai

14 jam lalu

Jokowi Tak Mau Komentari Pertemuan NasDem dan Golkar: Itu Urusan Partai

Jokowi menyatakan tak mau ikut campur soal pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto kemarin.


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

15 jam lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.