Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fadli Zon Surati Presiden tentang Aksi 4 November, Ini Isinya

Editor

Erwin prima

image-gnews
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (kanan) menjawab pertanyaan awak media setibanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 28 Juni 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (kanan) menjawab pertanyaan awak media setibanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 28 Juni 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal rencana Aksi Bela Islam II pada 4 November 2016.

Surat itu merupakan hasil pertemuannya dengan puluhan organisasi masyarakat Islam yang dipimpin Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab, Jumat pekan lalu. 

"Saya kan diminta, sekadar menyampaikan aspirasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 November 2016. 

Saat itu, Koordinator Aksi Bela Islam Bachtiar Nasir meminta DPR mendorong pemerintah agar menindaklanjuti dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menyikapi permintaan ini, Fadli berjanji akan mengirimkan surat untuk Presiden. 

Selain itu, para ulama meminta pimpinan DPR ikut turun ke jalan pada 4 November nanti. Fadli Zon dan Fahri Hamzah, yang saat itu menerima delegasi, menyatakan kesiapan mereka.

Berikut ini isi surat dari Fadli Zon untuk Presiden Joko Widodo yang bernomor PW/18712/DPR RI/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016. 

Yth. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
JAKARTA 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan hormat kami beritahukan, bahwa Pimpinan DPR RI telah menerima audiensi para Kiai se-Jawa pada tanggal 28 Oktober 2016. Pada audiensi tersebut, para Kiai, Habaib, dan Tokoh-Tokoh Umat Islam dari berbagai organisasi massa (ormas) menyampaikan rencana Aksi Bela Islam pada tanggal 4 November 2016. Aksi akan dihadiri oleh Umat Islam dari berbagai kota di Indonesia dengan rute dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara. Aksi ini dimaksudkan sebagai bentuk keprihatinan terhadap tindak penistaan terhadap AI-Qur'an dan tak berkaitan dengan masalah SARA atau pilkada. 

Pada aksi tanggal 4 November 2016, para Kiai, Habaib, dan Tokoh-Tokoh Umat Islam tersebut meminta agar para peserta aksi damai ini mendapatkan perlindungan dan pengawalan dari aparat Kepolisian yang bertugas. Mereka menyampaikan keinginan untuk bertemu langsung Saudara Presiden RI terkait aspirasi proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Saudara Basuki Tjahaja Purnama. Mereka juga meminta Saudara Presiden RI untuk tidak melakukan intervensi melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama dalam proses hukum, mengingat persamaan setiap warga negara di depan hukum (Pasal 27 UUD 1945). 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Ketua
Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. 

AHMAD FAIZ

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar Formasi CPNS Setjen DPR RI 2023 dan Persyaratannya

22 jam lalu

Penampakan Dome Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Mei 2022. DPR RI menganggarkan Rp 4,5 miliar untuk pengecatan, waterproofing dan sejumlah komponen terkait dome Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura yang disebut sudah mengalami kerusakan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Daftar Formasi CPNS Setjen DPR RI 2023 dan Persyaratannya

Setjen DPR RI membuka lowongan kerja sebanyak 98 formasi CPNS yang terbagi dalam 4 jabatan. Simak persyaratan lengkapnya di sini.


Komisi VII Dorong Pengawasan Distribusi BBM dan LPG Bersubsidi

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR ke Denpasar, Bali, pada Kamis (21/9/2023). Foto: Ulfi/nr
Komisi VII Dorong Pengawasan Distribusi BBM dan LPG Bersubsidi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke DPPU (Depot Pengisian Pesawat Udara) Ngurah Rai dan TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) Manggis di Denpasar


Misbakhun Minta Pemerintah Edukasi Pedagang Kreasikan Pemasaran Digital

1 hari lalu

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat diwawancarai Parlementaria. Foto: Runi/nr
Misbakhun Minta Pemerintah Edukasi Pedagang Kreasikan Pemasaran Digital

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah melakukan edukasi kepada pedagang agar dapat memanfaatkan teknologi untuk lebih berkreasi dalam pemasaran produk.


Puan Harap APBN Akhir Periode Jokowi Berkeadilan untuk Rakyat

1 hari lalu

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto : Eno/Man
Puan Harap APBN Akhir Periode Jokowi Berkeadilan untuk Rakyat

Puan berharap APBN tahun kepemimpinan terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.


Koalisi Sipil Desak DPR Panggil Presiden dan BIN soal Data Intelijen Parpol

1 hari lalu

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri
Koalisi Sipil Desak DPR Panggil Presiden dan BIN soal Data Intelijen Parpol

Koalisi Masyarakat Sipil mengirim surat kepada DPR guna mendesak DPR meminta keterangan Presiden soal data intelijen parpol


Terkini: Jokowi Berterima Kasih kepada Aguan yang Bangun Hotel di IKN, Pendaftaran Seleksi CPNS Dibuka Hati-hati Penipuan

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno (tengah), Menkeu Sri Muyani (kedua kiri), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Terkini: Jokowi Berterima Kasih kepada Aguan yang Bangun Hotel di IKN, Pendaftaran Seleksi CPNS Dibuka Hati-hati Penipuan

Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Hotel Nusantara di IKN pada Kamis, 21 September 2023.


Alasan PKS Menolak Revisi UU IKN

2 hari lalu

Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 22 Agustus 2023. Menurut data dari Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sudah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatannya masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule), dimana akan selesai pada 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PKS Menolak Revisi UU IKN

PKS menjadi satu-satunya fraksi di Komisi II DPR RI yang menolak revisi UU IKN. Apa alasan mereka menolak revisi undang-undang ini?


RUU IKN Segera Disahkan, PKS: Berpotensi Bebani APBN

2 hari lalu

Komisi II DPR RI melalui Panja RUU IKN tengah melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan akademisi di Kompleks Gedung DPD/DPR/MPR RI pada Senin, 18 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
RUU IKN Segera Disahkan, PKS: Berpotensi Bebani APBN

Fraksi PKS DPR memandang alokasi APBN untuk IKN akan mempengaruhi kinerja APBN mendatang.


Pimpinan DPR Perkirakan Pengesahan Revisi UU IKN Dilakukan Pekan Depan

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPB Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan para pimpinan konsorsium pengusaha Indonesia bersiap menyampaikan keterangan pers seusai peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 21 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Pimpinan DPR Perkirakan Pengesahan Revisi UU IKN Dilakukan Pekan Depan

Sebelumnya, Doli mengharapkan revisi UU IKN bisa disahkan dalam pekan ini.


BRIN Minta DPR Bentuk Panitia Khusus untuk Investigasi Badan Intelijen

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menghadiri temu relawan di acara Nusantara Satu, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu, 26 November 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
BRIN Minta DPR Bentuk Panitia Khusus untuk Investigasi Badan Intelijen

BRIN menilai pernyataan Presiden Jokowi itu mengindikasikan penyalahgunaan kekuasan dan mengancam pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2024.