Bertemu 35 Pimred, Jokowi Bercerita Kesuksesan Amnesti Pajak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum memberikan keterangan perihal kesalahpahaman penerapan Tax Amnesty (Istman/Tempo)

    Presiden Jokowi berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum memberikan keterangan perihal kesalahpahaman penerapan Tax Amnesty (Istman/Tempo)

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu 35 pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta. Pemimpin redaksi Majalah Tempo, Arif Zulkifli, hadir dalam pertemuan tersebut. Salah satu isu yang dibahas adalah persoalan amnesti pajak.

    Presiden Jokowi optimistis amnesti pajak sukses. "Pada minggu 1-2 banyak yang pesimis, demo, uji material terhadap Undang-Undang Amnesti Pajak. Namun feeling saya, ini akan berhasil karena tiap kali saya bicara tentang tax amnesty, yang datang lebih banyak dari yang saya undang," kata Jokowi di Jakarta, Senin, 31 Oktober 2016.

    Untuk mempersiapkannya, Jokowi pernah memanggil pengusaha-pengusaha ke Istana. "Saya pernah panggil pengusaha-pengusaha ke istana. Ada yang bilang saya sudah bayar pajak kenapa ikut diundang," kata Jokowi menirukan ucapan salah satu peserta saat pertemuan.

    Jokowi menanggapi, "Saya bilang aja: ah yang bapak bayar kan baru 1/4. Sisanya belum. Saya tunjuk satu-satu: kamu bayar ya besok. Kamu lusa, dan seterusnya. Pengusaha yang gede-gede kan saya hafal kewajiban pajaknya," ujar Jokowi.

    Periode pertama amnesti pajak menghasilkan deklarasi luar negeri Rp 952 triliun dan repatriasi Rp 137 triliun. Dana tersebut paling banyak berasal dari Singapura.

    Sementara pada Oktober 2016, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan UMKM meningkat. Hestu mengatakan wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program amnesti pajak pada Oktober sebanyak 24.743 dengan uang tebusan Rp 684,31 miliar. Sementara wajib pajak orang pribadi non-UMKM hanya 4.747 dengan uang tebusan Rp 216,41 miliar.

    ARIF ZULKIFLI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.